Salah satu poster yang dibawa Barisan Relawan Bhinneka Jaya (Barabaja) saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. Presiden Joko Widodo akan memutuskan wacana pemulangan WNI eks ISIS ini pada Mei 2020, meski secara pribadi mengaku tidak setuju dengan pemulangan itu. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti terorisme Ridlwan Habib menilai keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan orang Indonesia pendukung ISIS sebagai keputusan yang tepat. "Keputusan itu sudah tepat, sebab Indonesia belum siap jika harus memulangkan, sangat berbahaya,” kata Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Ia mengingatkan potensi balas dendam pendukung ISIS. “Pemerintah harus waspada terhadap kemungkinan balas dendam oleh simpatisan ISIS di dalam negeri." Jejaring sel-sel ISIS di Indonesia masih banyak dan berpotensi melakukan tindakan atas keputusan pemerintah.
"Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam." Jaringan ISIS itu bisa menyerang kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan. Kemungkinan risiko lainnya seperti gugatan hukum yang muncul dari keluarga ISIS di Indonesia.
"Bisa saja memicu class action terhadap pemerintah dengan alasan negara mengabaikan hak asasi warganya di luar negeri," ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI itu. Gugatan itu bisa saja muncul dari pihak keluarganya di Indonesia.
Pemerintah juga pasti akan dikritik terutama oleh kelompok oposisi yang setuju terhadap rencana pemulangan pendukung ISIS, seperti Mardani Ali Sera dari PKS dan Fadli Zon dari Gerindra.
Ridlwan juga mengingatkan, risiko bagi situasi dalam negeri jika pengungsian di Suriah jadi dibubarkan oleh otoritas Kurdi. "Waspadai pintu pintu masuk imigrasi." Terutama, jalan-jalan tikus, karena kalau bisa merembes masuk tanpa diketahui, akan sangat berbahaya," ujarnya.
