TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) jangan terlalu dipolitisasi. Meskipun, kata dia, tak mungkin hal begitu akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.

"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

Menurut SBY, jangan pula ada penumpang gelap yang punya tujuan dan agenda tertentu. Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan.

"Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah. Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu. Itu jalan konstitusional yang disediakan oleh negara," ujar dia.

Menurut SBY, pemilu harus benar-benar berlangsung secara jujur dan adil. Aparat negara harus netral. Tangan-tangan kekuasaan tak boleh bekerja di luar jalan pemilu yang harus bebas dan adil itu.

SBY menilai kasus Jiwasraya merupakan momentum baik bagi koreksi besar dan perbaikan total. Penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya itu, atau mungkin masih ada lagi yang lain, adalah momentum baik yang disediakan oleh sejarah.

"Momentum untuk bersih-bersih. Momentum untuk koreksi dan perbaikan total. Sangat mungkin yang melakukan penyimpangan dan menjalankan manajemen yang buruk juga terjadi di banyak perusahaan," kata dia.

Dia mengatakan barangkali sejarah mengingatkan, janganlah tidak patuh kepada konstitusi, undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku. Janganlah meninggalkan prinsip-prinsip good governance dan good corporate governance yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.