Presiden Joko Widodo bersiap menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) Hongaria Viktor Orban di Istana Negara, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus memancing minat investor asing. Kali ini Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar pada proyek tersebut. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sensus penduduk 2020 akan menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan yang efektif.
"Data yang akurat sangat penting untuk kebijakan yang tepat. Jangan sampai eksekusi program atau kebijakan tidak berpegang data akurat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.
Jokowi mengatakan, saat ini, data menjadi komoditas yang paling penting di dunia. "Saya sering menelepon langsung kepala BPS untuk menanyakan langsung soal data. Data adalah 'the new oil', bahkan lebih berharga dari minyak," kata Kepala Negara.
Jokowi mengatakan saat ini jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa. Ia memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 319 juta penduduk pada 2045. Dengan penduduk sebanyak itu, data demografi dan persebaran menjadi penting untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sensus penduduk yang ketujuh pada 2020. Sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bakal berbeda dengan pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan pada tahun ini, BPS menggunakan metode kombinasi (combine method) yang menggabungkan pendataan mandiri secara daring pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020 dan pendataan oleh petugas yang mendatangi rumah warga pada Juli 2020.
