TEMPO.CO, Surabaya - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menegaskan soal akan berkoalisi atau tidak dengan partai lain dalam Pilkada Surabaya 2020 adalah kewenangan DPP PDIP. "DPC PDIP Surabaya hanya diberi mandat sebatas melakukan penjaringan calon dan menyiapkan infrastruktur organisasi dan jaringan pemenangan," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Kamis, 23 Januari 2020.

Menurut dia, meski jumlah kursi yang diperoleh PDIP cukup untuk mengusung sendiri pasangan calon peserta Pilkada Surabaya, partai berlambang banteng moncong putih itu tidak menutup peluang koalisi dengan partai lain.

Adi mengatakan bahwa DPC PDI Surabaya akan siap menjalankan perintah DPP PDIP. "Kalau rekomendasi turun, kemudian DPP memerintah berkoalisi dengan partai ini atau itu, atau tidak berkoalisi, kami siap menjalankan perintah," ujar Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

Kalau ada partai lain yang berminat berkoalisi dengan PDIP, kata Adi, harus melakukan pembicaraan dengan DPP, bukan dengan DPC. "Kami fokus membentuk pengurus anak ranting di tingkat RW, kemudian mengenalkan program-program untuk menyelesasikan persoalan masyarakat, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, dan pembenahan infrastruktur lainnya."

Dalam program pemenangan Pilkada Surabaya 2020, Adi juga berharap agar bakal calon yang sudah mendaftar, baik itu kader PDIP maupun bukan, hendaknya sudah melakukan sosialisasi. "Sosialisasi untuk bisa soal ideologi PDIP atau mengenalkan dirinya berikut programnya jika calon wali kota atau calon wakil wali kota."