Politikus Demokrat Curiga Ada Upaya Membatasi Kasus Jiwasraya
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Syailendra Persada
Kamis, 16 Januari 2020 15:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai ada upaya untuk membatasi penanganan kasus Jiwasraya.
"Saya sudah membaca laporan Kejaksaan Agung, kami menengarai adanya upaya sistematik untuk melokalisir kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
Benny belum merinci tanda-tanda seperti apa yang dia maksud. Ia hanya mengatakan Demokrat akan mematangkan rencana pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Jiwasraya. Demokrat, kata Benny, juga siap memprakarsai penggunaan hak angket di Pansus.
Menurut Benny, kasus Jiwasraya itu bersifat sistemik secara struktur dan dampak. Maka dari itu Demokrat menilai tidak cukup jika DPR hanya membentuk panitia kerja (panja).
Benny juga berpendapat kasus itu sebaiknya tidak hanya ditangani Kejaksaan Agung. "Kalau hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif karena Kejaksaan di bawah presiden. Kasus Jiwasraya ini kalau kita melihat orang-orangnya pernah ada yang diangkat menjadi orang penting di lingkaran Istana," ujar dia.
Benny mengimbuhkan, Demokrat akan mendekati fraksi-fraksi lain agar menyetujui pembentukan Pansus Jiwasraya. "Bukan untuk menjatuhkan Presiden, bukan untuk menjatuhkan pemerintah tapi kita mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah Presiden Joko Widodo. Itu poinnya," kata Benny.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, alasan DPR tak jadi membuat Pansus karena butuh proses yang lama. Sedangkan DPR harus menanggapi kerja pemerintah agar dana nasabah bisa dikembalikan dengan cepat.
Dasco mengatakan, pertimbangan membuat panja muncul setelah mendengar keterangan dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Jaksa Agung, dan Kapolri dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Selasa, 14 Januari 2020. "Tidak ada arahan dari Pak Jokowi soal apakah kemudian bentuk apa itu pansus atau panja, itu respons dari kami," ujar politikus Gerindra ini.
