Tak Tamat Kuliah, Megawati Akan Terima Gelar Doktor ke-9

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 6 Januari 2020 10:21 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediaman Megawati, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. Pertemuan Pimpinan MPR dengan Megawati Soekarnoputri tersebut menyampaikan undangan secara resmi terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang dan mendengarkan pandangan soal Amandemen Undang-Undang Dasar terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan memperoleh gelar doktor honoris causa (DR HC) lagi. Gelar doktor kehormatan kali ini akan diterima Megawati dari Universitas Soka di Tokyo, Jepang. Ini gelar doktor kehormatan kesembilan yang diterimanya.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, upacara penganugerahan gelar doktor kehormatan dari Soka University untuk Megawati akan dilaksanakan di Tokyo pada Rabu, 8 Januari 2019. "Soka University Tokyo akan menganugerahkan gelar doktor honoris causa bidang kemanusiaan untuk Ibu Megawati,” ujar Hasto melalui keterangan tertulis pada Senin, 6 Januari 2019.

Hasto mengatakan, sebelumnya Megawati telah menerima delapan gelar doktor kehormatan dari perguruan tinggi ternama dalam negeri ataupun mancanegara. Gelar doktor kehormatan pertama diterima Megawati dari Universitas Waseda Tokyo, Jepang pada September 2001. “Saat itu Ibu Megawati sebagai Presiden RI memperoleh DR HC bidang hukum dari Universitas Waseda,” ujar Hasto.

Selanjutnya, Megawati memperoleh gelar doktor kehormatan dari Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia pada 22 April 2003. Gelar doktor ketiga untuk Megawati datang dari Korea Maritime and Ocean University , Busan, Korea Selatan pada 19 Oktober 2015. Dua universitas ini menganugerahkan gelar doktor kehormatan di bidang politik kepada putri Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Pada 25 Mei 2016, Megawati menerima gelar doktor kehormatan bidang politik dan pemerintahan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Kemudian pada 27 September 2017, Universitas Negeri Padang (UNP) juga menganugerahi Megawati dengan gelar doktor kehormatan bidang pendidikan politik.

Advertising
Advertising

Selanjutnya pada 16 November 2017, Megawati juga menerima gelar doktor kehormatan dari Mokpo National University, Korsel. Universitas yang didirikan pada 1946 itu memberikan gelar doktor kehormatan bidang demokrasi ekonomi bagi tokoh perempuan yang memimpin RI selama periode 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 tersebut.

Pada 8 Maret 2018, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) juga memberikan gelar doktor kehormatan bidang politik dan pemerintahan untuk Megawati. Selanjutnya pada 5 November 2018, giliran Fujian Normal University (FNU) di Tiongkok yang menganugerahkan gelar doktor kehormatan untuk Megawati. Perguruan tinggi yang sudah berusia lebih dari seabad itu menganugerahi Megawati dengan gelar doktor kehormatan bidang diplomasi ekonomi.

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

10 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

11 jam lalu

Setelah Gagal Masuk Senayan, Krisdayanti Bersiap Maju Pilwakot Batu Berikut Perjalanan Politiknya

Karier politik Krisdayanti setelah gagal masuk Senayan kabar terakhir bersiap maju kandidat calon Wali Kota Batu dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

12 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

14 jam lalu

Tekad Bulat Ganjar Pranowo Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Beberapa Pernyataannya

Mantan capres Ganjar Pranowo berkali menyatakan tak akan bergabung dalam pemerintahan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo -Gibran. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PDIP disebut bakal menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada Rakernas: Koalisi atau oposisi.

Baca Selengkapnya

Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

15 jam lalu

Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

Gibran tampak terkejut saat ditanya soal sikap Ganjar yang menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

16 jam lalu

Pakar Sebut Sikap Oposisi Ganjar Bisa Mewakili PDIP

PDIP dinilai lebih realistis jika mengambil sikap oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

17 jam lalu

Pilkada 2024 Kota Surabaya: Hasil Survei Tunjukkan Elektabilitas Eri Cahyadi Masih Tertinggi

Pasangan petahana Eri Cahyadi-Armuji mendaftar ke PDIP untuk maju dalam Pilkada 2024 Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

18 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya