TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengajak dua teman lamanya, Sjafrie Sjamsoedin dan Suryo Prabowo, menjadi staf khusus di Kemenhan sudah tepat. Khairul menegaskan kedua orang tersebut memiliki basis militer kuat yang sesuai dengan isu pertahanan.

"Dalam konteks Pak Sjafrie, saya kira beliau punya kompetensi yang lebih dari cukup untuk menjadi staf khusus menteri. Apalagi jika melihat riwayat jabatannya yang terakhir sebagai Wakil Menteri (Pertahanan pada 2014)," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 Desember 2019.

Sjafrie Sjamsoedin adalah kawan Prabowo sesama taruna Akabri Darat di Lembah Tidar Magelang. Sjafrie masuk pada 1971, sedangkan Prabowo setahun sebelumnya. Namun, Sjafrie dan Prabowo lulus berbarengan pada 1974.

Sedangkan Suryo Prabowo adalah alumni terbaik--peraih Bintang Adhi Makayasa dan Pedang Trisakti Wiratama--Akabri 1976. Suryo pernah berdinas di korps baret merah sebagai Kepala Zeni Kopassus. Ia adalah perwira zeni yang berkali-kali tugas di Timor Timur dan punya pengalaman lengkap selama bertugas. Sama dengan Sjafrie, Khairul juga menilai penunjukan Suryo tak terlalu bermasalah.

"Beliau punya kompetensi dan riwayat jabatan yang relevan untuk mengisi posisi di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sebagai mantan Kasum TNI, beliau tentu paham problematika dan kebutuhan dalam urusan industri pertahanan," kata Khairul.

Sjafrie maupun Suryo Prabowo merupakan pendukung Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 lalu. Saat Prabowo memutuskan bergabung bersama pemerintah dan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie dan Suryo ikut dibawa masuk. Sjafrie didapuk menjadi asisten khusus, sedangkan Suryo Prabowo ada di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Khairul mengatakan penunjukan orang dekat ini memang menjadi praktik lazim dalam pengisian jabatan di Indonesia. Namun penunjukan Sjafrie dan Suryo terbilang tak bermasalah sama sekali, jika melihat latar belakang keduanya.

Namun, Khairul tetap mempertanyakan kepatutan dan potensi konflik kepentingan dari mereka, khususnya dari Suryo Prabowo. Ia menyebut selama ini Suryo sangat vokal dan kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam urusan pertahanan negara.

"Ini tantangan tersendiri bagi Pak Suryo Prabowo. Karena bagaimanapun posisinya di KKIP tentu juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertahanan, kemandirian alutsista dan kerjasama-kerjasama industri," kata Khairul.