Meski Dihujani Interupsi, Pimpinan DPR Sahkan Prolegnas 2020-2024

Selasa, 17 Desember 2019 13:05 WIB

DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (RUU Prolegnas) 2020-2024. Prolegnas yang berisi 248 RUU ini ditetapkan kendati menuai interupsi dari sejumlah anggota Dewan.

Awalnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam membacakan laporan ihwal penyusunan Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas prioritas 2020. Namun kemudian Multazam dan Ketua DPR Puan Maharani berujar bahwa penetapan RUU prolegnas prioritas ditunda hingga masa sidang yang akan datang.

"Apakah laporan Baleg DPR RI 2020-2024 bisa disetujui?" tanya Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Yuliani Paris dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan interupsi.

Ace Hasan menilai 248 RUU itu perlu dikaji kembali. Dia berpendapat sebaiknya DPR menyetujui apa saja target yang menjadi prioritas utama.

Advertising
Advertising

"Terus terang saja secara pribadi saya enggak terlalu yakin ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu lebih baik kalau kita menyetujui apa target prioritas yang utama sehingga ini tidak jadi catatan buat DPR RI 2019-2024," kata Ace.

Andi Yuliani Paris berpandangan daftar Prolegnas 2020-2024 itu mesti diperbaiki. Dia menilai seharusnya ada kolom penjelasan apakah RUU terkait merupakan prioritas komisi, mana yang carry over, dan mana yang sifatnya kumulatif terbuka.

Puan tetap menanyakan ulang apakah Prolegnas itu bisa disetujui. Sejumlah anggota DPR menjawab setuju dan Puan pun mengetok palu. "Terima kasih, selanjutnya persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti," ujar Puan.

Rapat paripurna penutupan masa sidang ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel. Dua wakil ketua DPR lainnya yakni Azis Syamsudin dan Muhaimin Iskandar tak terlihat.

Rapat dihadiri oleh 357 orang dari total 575 anggota Dewan periode 2019-2024. Rapat dimulai pukul 11.00 WIB dari yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

14 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

4 hari lalu

Irlandia Kewalahan Hadapi Naiknya Jumlah Imigran

Dampak dari diloloskannya RUU Safety of Rwanda telah membuat Irlandia kebanjiran imigran yang ingin meminta suaka.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya