TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan bahwa radikalisme adalah persoalan mindset, bukan sebatas masalah tata cara berpakaian.

"Jadi, saya sudah bilang berkali-kali. Pak Mahfud juga sependapat dengan saya. Jangan menstigma tata cara berpakaian dengan radikalisme," katanya, di Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi larangan cadar dan celana cingkrang, usai menyampaikan hasil Survei Nasional BNPT 2019 tentang "Internalisasi Kearifan Lokal dan Potensi Radikalisme di 32 Provinsi".

Suhardi mencontohkan kejadian bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga di Surabaya dengan para pelaku yang selama ini berpenampilan sewajarnya dan seperti masyarakat pada umumnya.

"Ini masalah pemikiran. Jadi, enggak bisa kita bilang masalah jidat item, misalnya. Saya jidatnya juga item. Beberapa orang juga, ternyata bagus, nasionalismenya tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Suhardi mengingatkan untuk tidak selalu mengasosiasikan orang-orang yang memiliki paham radikalisme sebatas dari penampilan fisik.

Sebelumnya, rencana pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan dilontarkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

Beberapa kementerian juga melarang pemakaian cadar, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkup kementeriannya.

"Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

Namun, untuk pemakaian celana cingkrang, Tjahjo mengatakan, sejauh ini tidak ada rencana yang mengarah terhadap larangan celana cingkrang di kementerian yang dipimpinnya.