TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa, bertepatan dengan peringatan hari HAM Internasional, menyoroti kasus-kasus kekerasan yang dilakukan para aparat keamanan terhadap massa aksi.

"Poin penting kita di hari HAM ini, ada apa dengan aparat keamanan kita?" ujar Desmond saat menerima keluarga korban dua mahasiswa yang tewas dalam aksi di Kendari pada akhir September lalu, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI pada Selasa, 10 Desember 2019.

Bekas aktivis 1998 ini mengajak seluruh stakeholder termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menelisik apa yang sebetulnya terjadi dibalik kasus-kasus kekerasan yang dilakukan para aparat ini.

"Aparat kita digerakkan oleh siapa? Apakah oleh kepentingan politik pemerintah atau digerakkan oleh oknum-oknum pengusaha yang memakai alat-alat negara," ujar politikus Gerindra ini.

Menurut Desmond, hal ini diperlukan agar DPR bisa meneruskan kasus ini kepada Kepolisian RI selaku mitra Komisi III. "Ini penting. Jangan-jangan hari ini kita cuman kritik kekerasan saja, tapi tidak memahami kultur kekerasannya. Kasus Kendari misalnya, apakah ini tindakan yang berlebihan karena memang karakter aparat keamanan kita yang sudah jadi tentara? Kita harus bedah betul," ujar Desmond.

Jika menilik dari rezim ke rezim, ujar Desmond, selalu ada pola yang sama yang melibatkan sesuatu hal yang luar biasa dalam setiap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ada ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya.

"Kita harus bedah ini, dari sekian penguasa, apa yang melatarbelakangi unsur hard dan soft itu? Oh, misalnya ini karena urusan politis. Oh, ini biasa. Oh, ini karena mengganggu pemerintah. Kita harus dalami untuk bisa menentukan pola geraknya, pola penyelesaiannya," ujar Desmond.

DEWI NURITA