TEMPO.CO, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, menilai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak taat asas organisasi setelah mengusulkan pemilihan presiden dilakukan oleh Majelis Permusyaratan Rakyat. Sebab, usulan tersebut mestinya didiskusikan dengan Dewan Penasihat Syuriyah PBNU.

"Saya pikir mestinya PBNU tanfidziyah dan syuriyah bicara soal ini. Tapi ini pun masalah yang penting hanya dibicarakan dua ini. Mestinya dibawa ke Muktamar menurut saya. Terlalu penting untuk dibicarakan hanya oleh pengurus harian. Jadi itu dari segi prosedural ya," kata Gus Sholah di rumahnya di Jalan Bangka Raya, Jakarta, Sabtu, 30 November 2019.

Gus Sholah mengaku tak setuju dengan usulan PBNU tersebut. Secara substansi, kata dia, pemilihan presiden sebaiknya tetap dilakukan secara langsung. Adik Presiden keempat Abdurrahman Wahid ini menilai, jika dipilih MPR, maka hanya akan melahirkan pemimpin oligarki dan menutup kesempatan bagi sosok-sosok berprestasi untuk menjadi presiden.

"Kalau pemilihan melalui DPR, tidak ada Jokowi, tidak ada Ahok, tidak ada Anies Baswedan, tidak ada Ridwan Kamil, tidak ada orang-orang yang bagus, jadi yang muncul adalah oligarki," ujarnya.

PBNU sebelumnya mengusulkan agar pilpres dipilih lagi oleh MPR. PBNU berkaca pada pilpres 2019 yang dianggap melahirkan banyak persoalan.

"Bisa kita rasakan di rumah masing-masing betapa pilpres itu telah melahirkan suatu ketegangan baik antarkeluarga, antar-RT, antar-RW, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit, ada yang meninggal," kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini menjelaskan alasan organsasinya mengusulkan itu.

Helmy menjelaskan PBNU memilih untuk bersikap mementingkan menolak kerusakan ketimbang memetik manfaat atau dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih. Nilai ini merujuk hasil Munas PBNU 2012 yang saat itu juga menyoroti pemilihan kepala daerah.