TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik penerbitan Surat Keputusan Bersama atau SKB 11 Menteri tentang Radikalisme. Fadli menilai kebijakan itu terkesan memuat ketakutan terhadap umat Islam.

Dia mengatakan umat Islam akan terluka dengan adanya aturan itu. "Karena siapa sih yang dianggap terpapar radikalisme? Pasti umat Islam. Ini mau memojokkan umat Islam. Itu kebijakan Islamophobia menurut saya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 November 2019.

Fadli menganggap aturan ihwal radikalisme ini berlebihan. Selain itu, indikator seorang aparatur sipil negara (ASN) dapat disebut radikal pun juga tidak jelas.

Politikus Partai Gerindra ini menilai aturan itu justru akan menimbulkan respon yang tidak diduga. Dia mencontohkan, pada tahun 1980-1990-an akhir sempat terjadi pelarangan pemakaian jilbab di Indonesia. Namun, kini hasilnya malah banyak orang Indonesia mengenakan jilbab.

Menurut Fadli, hal yang sama juga bisa terjadi jika saat ini marak pelarangan penggunaan cadar oleh ASN. "Sekarang seluruh Indonesia kayak lautan jilbab. Nanti cadar mau dilarang-larang nanti orang semua pakai cadar semua. Jadi bukan begitu caranya," ucap Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR ini.

Fadli Zon mengatakan, langkah terbaik yang mesti dilakukan pemerintah saat ini ialah membenahi ekonomi demi menyejahterakan rakyat. Dia berpendapat tindakan radikalisme tak akan ada jika rakyat sudah rakyat sudah sejahtera.