TEMPO.CO, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tidak terima dengan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian paling tidak dipercayai oleh publik.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, hasil survei itu merupakan persepsi orang-orang tertentu saja. "Bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," kata Bahtiar lewat keterangan tertulis, Ahad, 24 November 2019.

Menurut Bahtiar, survei yang melibatkan 800 responden untuk mendapatkan pertanyaan soal kecocokan antara tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya, patut diragukan.

"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan kedepan," ujar dia.

Kemarin, IPO mengungkapkan hasil survei tentang persepsi kepercayaan publik terhadap menteri-menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Hasilnya, di deretan tiga teratas ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Di peringkat dua terbawah ada Mendagri Tito Karnavian serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kepercayaan masyarakat terhadap Tito hanya 1,0 persen dan Edhy Prabowo 0,7 persen. Mereka dianggap tidak mumpuni di bidangnya saat ini.

Survei dilakukan pada akhir 30 Oktober hingga 2 November 2019, jumlah responden sebanyak 800 orang yang tersebar di 27 Provinsi. Metode wawancara menggunakan kuesioner dengan margin of error sekitar 4,5 persen.

Kemendagri pun mempertanyakan hasil survei tersebut. Menurut Bahtiar, Tito Karnavian bukan saja mantan Kapolri yang sudah terbiasa mengelola kamtibmas dalam negeri, pernah menjadi Kapolda dan berinteraksi, bersinergi dengan pemerintah daerah, ia juga merupakan seorang ilmuwan yang bergelar profesor dan Ph.D yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa dan bagaimana mengelola negara.

"Aspek pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," ujar Bahtiar.

DEWI NURITA