TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyindir banyaknya Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, penunjukan wakil menteri membuat wacana birokrasi ramping Jokowi hanya dagelan.

"Joke yang muncul di lapangan itu, birokrasi ramping, tapi pejabat politiknya gemuk, nah tentu kita tidak ingin itu terjadi," kata anggota Komisi Pertahanan DPR ini di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 23 November 2019.

Menurut Sukamta, pengangkatan Wakil Menteri bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi yang pernah menjadi materi pidato Jokowi. Dalam salah satu pidatonya, Jokowi berniat merampingkan birokrasi dengan memangkas eselon 3 dan 4 di kementerian dan lembaga. "Itu menjadi tidak sejalan dengan perampingan birokrasi," kata Sukamta.

Sebelumnya, Jokowi dikabarkan akan menambah enam wakil menteri baru. Padahal Jokowi sudah mengangkat 12 wakil menteri.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan salah satu yang digodok adalah posisi Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi. "Sedang dibicarakan," kata dia lewat pesan singkat kepada Tempo, Sabtu, 9 November 2019. Dia mengatakan calon wamen dan waktu pelantikan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.