Kata Bivitri, Sangat Kecil Peluang Jokowi Terbitkan Perpu KPK

Reporter

Egi Adyatama

Selasa, 12 November 2019 18:16 WIB

Akademisi Bivitri Susanti, (tengah) memberikan pemaparan terkait penahanan Robertus Robet oleh polisi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hukum Bivitri Susanti mengatakan sangat kecil peluang Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK.

Menurut dia, kesimpulan diperoleh setelah Bivitri bersama sejumlah tokoh nasional memenuhi undangan dialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md di Kemenpolhukam pada Senin malam lalu, 11 November 2019.

"Kalau yang disampaikan tadi malam oleh Pak Mahfud, Presiden pun enggak mau (menerbitkan Perpu KPK)," kata Bivitri saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 12 November 2019.

Dia berpendapat meskipun pernyataan dari pemerintah bahwa belum memutuskan tapi sudah ada indikasi yang sangat kuat bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengeluarkan Perpu KPK.

Mahfud Md mengundang sejumlah tokoh yang pernah bersama dia mendorong Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Seusai pertemuan Menkophukam Mahfud menyatakan Presiden Jokowi belum mengambil sikap mengenai penerbitan Perpu KPK.

Bivitri menerangkan, berdasarkan penjelasan Mahfud, Jokowi bekeras menunggu hasil gugatan uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang baru di Mahkamah Konstitusi.

Bivitri menuturkan bahwa MK hanya memeriksa konstitusionalitas suatu undang-undang. Meski substansi Undang-Undang KPK mungkin dianggap bermasalah, MK akan meloloskan jika konstitusionalitasnya terpenuhi.

Dia pun yakin Mahfud yang pernah menjabat Ketua MK menyadari kondisi itu dan sudah menyampaikannya kepada Presiden Jokowi. Bivitri menganggap alasan Jokowi tak mau menerbitkan Perpu KPK tersebut sebuah kekeliruan.

"Buat saya alasan keliru itu jadi indikasi bahwa memang tak ada keinginan dari Pak Jokowi untuk mengeluarkan perpu," ujar Bivitri.

Sebelum menjabat Menkopolhukam, Mahfud bersama Bivitri dan para tokoh nasional menemui Jokowi untuk mendorong penerbitan Perpu KPK. Sejumlah tokoh lain antara lain Goenawan Mohamad dan Frans Magnis Suseno.

Menurut Bivitri, masuknya Mahfud ke jajaran kabinet Jokowi nyatanya belum bisa membuat Perpu KPK diterbitkan. Meski begitu Bivitri berjanji terus mengawal upaya penerbitan Perpu KPK.

"Karena yang ambil keputusan bukan Pak Mahfud, tapi Pak Jokowi."

Advertising
Advertising

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

4 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

14 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

14 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

16 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

17 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

18 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

18 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

18 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

19 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya