Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi keynote speaker dalam seminar bertajuk Merawat Kemajemukan Negara Pancasila yang digelar oleh Setara Institute di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, pada Senin 11 November 2019. FOTO: Tempo/Halida
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai sikap intoleran di publik mengancam kemajemukan Indonesia dan ideologi Pancasila.
Menurut dia, intoleransi berangkat dua masalah besar. Pertama, kelemahan Indonesia dalam mentransformasikan ideologi kebangsaan.
Adapun yang kedua, Indonesia belum mampu mencegah gerakan kontra ideologi negara dalam berbagai aspek, termasuk isu radikalisme dan intoleransi.
"Pada saat pelantikan Presiden RI dan memulai jabatan baru MPR, kami minta pemerintah untuk kembali memasukkan mata pelajaran Pancasila di setiap jenjang pendidikan nasional," katanya hari ini, Senin, 11 November 2019.
Ketua MPR Bamsoet menyampaikan pandangannya tersebut dalam seminar berjudul "Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila" yang diadakan oleh Setara Institute di Hotel Ashley, Jakarta Pusat.
Dia menjelaskan dalam transformasi ideologi kebangsaan pada mulanya rumusan ideal abstrak kemudian menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan.
Untuk itu, Bamsoet menyebut MPR RI tengah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memasukkan kembali mata pelajaran nilai-nilai Pancasila di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.
Bamsoet Kembali Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan
11 jam lalu
Bamsoet Kembali Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan
Bambang Soesatyo mendorong agar kualitas pendidikan di Indonesia terus ditingkatkan. Baik melalui perbaikan kurikulum ataupun peningkatan kapabilitas pengajar atau guru.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Bamsoet Tegaskan Hukum Harus Adaptif Terhadap Dinamika Zaman
12 jam lalu
Bamsoet Tegaskan Hukum Harus Adaptif Terhadap Dinamika Zaman
Norma hukum yang dianggap ideal pada hari ini, bisa jadi dipandang memiliki banyak celah di masa depan, sehingga harus disesuaikan, direvisi atau bahkan diganti.
