TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Golkar yang baru saja ditabalkan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, menilai saat ini banyak anak muda yang tak mengenal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pandangan itu ia sampaikan dalam pidatonya saat sidang paripurna ketiga, Kamis malam, 4 Oktober 2019.
“Tantangan yang kita hadapi semakin bertambah berat karena banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal Pancasila. Bahkan ada di antara mereka yang lebih menyukai ideologi lain daripada Pancasila,” tutur Bamsoet sambil membaca lembar pidato berkop MPR RI di gedung Kura-kura, kompleks Parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta.
Bamsoet mengatakan fenomena ini menjadi tantangan terkini bagi eksekutif dan legislatif. Ia meminta lembaga tinggi negara, khususnya MPR, bersama-sama menumbuhkan kembali nilai Pancasila kepada masyarakat.
Menurut Bamsoet, MPR mesti menunjukkan eksistensinya dalam mengatasi persoalan-persoalan ideologis di tengah masyarakat. Adapun tugas terkait penguatan ideologi itu sebenarnya telah tercantum dalam revisi Udang-undang MPR-DPR-DPRD dan DPD atau UU MD3.
Di dalam beleid itu, Majelis dan Dewan diwajibkan memasyarakatkan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Bamsoet memandang, MPR ke depan mesti menjadi lembaga yang memimpin penguatan empat pilar itu. Apalagi di tengah perkembangan situasi global dan kemajuan teknologi yang melesat.
“Kami sangat berharap tugas yang cukup berat ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota MPR, yang juga berperan sebagai agen empat pilar di daerah pemilihannya masing-masing,” ucap Bamsoet.
Bamsoet telah resmi terpilih sebagai pucuk pimpinan MPR periode 2019-2024 secara aklamasi pada Kamis malam, 3 Oktober 2019. Bekas Ketua DPR itu dilantik setelah Partai Gerindra menyatakan menarik dukungannya terhadap perwakilan mereka, yakni Ahmad Muzani, sebagai penantang Bamsoet. Bamsoet melenggang sebagai Ketua MPR atas usungan delapan fraksi di DPR dan suara mayoritas di DPD.