Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-602 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis 19 September 2019. JSKK menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. JSKK menyoroti masalah penyelesaian pelanggaran HAM, RUU KUHP yang disebut banyak mengandung pasal ngawur, hingga revisi UU KPK. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan aktivis hak asasi manusia menggelar aksi menolak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
"Kami kecewa terhadap pengangkatan para jenderal terduga HAM berat duduk di jajaran kabinet," kata Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan Sumarsih saat menggelar Aksi Kamisan ke-607 di Taman Aspirasi Monumen Nasional, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
Dalam aksi itu, para aktivis HAM juga mengirimkan surat ke Presiden Jokowi. Judulnya Kabinet Indonesia Maju Mengawali Hari Kelam Bagi HAM.
Dalam suratnya JSKK memprotes penunjukan Prabowo sebagai Menhan. Sebab, Prabowo diduga sebagai dalang penculikan aktivis prodemokrasi 1998. "Sebagai Danjen Kopassus, tahun 1988 membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan terhadap 23 aktivis prodemokrasi," seperti tertulis dalam surat yang disampaikan ke presiden.
Para aktivis menuntut Jokowi mencabut surat pengangkatan Prabowo. Mereka meminta Presiden segera menugaskan Menko Politik Hukum dan Keamanan untuk segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Mereka juga meminta Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
