TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap yakin untuk menjalankan tugas barunya kendati gejolak penolakan muncul dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia pun menolak berkomentar tentang gelombang protes dari rekan sejawatnya di bidang kesehatan itu.

"Enggak berkomentar apa-apa saya," ujar Terawan saat ditemui usai rapat paripurna pertama kabinet Indonesia Maju, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019.

Meski begitu, Terawan mengatakan akan berkomunikasi dengan IDI perihal ini. Ia mengatakan pertemuan ini hanya terkait waktu saja. Mantan Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat itu mengatakan masih banyak prioritas pekerjaan yang harus dikedepankan.

"Mengingat masalah kesehatan harus kita bergerak cepat untuk mengeksekusinya, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera tercapai," kata Terawan.

Presiden Joko Widodo telah mengingatkan Terawan untuk segera menyelesaikan masalah stunting dan terkait obat-obatan. Terawan menyebut akan segera berkoordinasi dengan para direktur di Kemenkes terkait detail persoalannya.

"Hari ini saya belanja masalah dulu. Semua persoalan, semua hal nanti saya selesaikan satu per satu, namun dengan percepatan," kata Terawan.

Terawan dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Kesehatan kemarin, di Istana Negara. Ia menggantikan Nila F Moeloek.

Sebelumnya, penolakan terhadap Terawan diketahui berdasarkan surat yang dikirimkan MKEK IDI bernomor 0059/PB/MKEK/09/2019 tertanggal 30 September 2019. Dalam surat tersebut, MKEK IDI meminta Jokowi tak mengangkat Terawan sebagai Menkes karena pernah dijatuhi sanksi pelanggaran etik kedokteran.

Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan MKEK IDI Nomor 009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018. Sanksi tersebut dijatuhkan karena mantan kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) tersebut metode ‘cuci otak’ yang dilakukan terhadap penderita stroke.