Menebak Kabinet Jokowi dari Pernyataan Mereka yang ke Istana

Selasa, 22 Oktober 2019 20:02 WIB

3. Juliari Batubara

Politikus PDIP Juliari Batubara dipanggil ke Istana Negara pada hari ini, Selasa, 22 Oktober 2019. Usai bertemu Presiden Jokowi, Juliari menyatakan bahwa dirinya diminta khusus mengurus program pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menekan angka kemiskinan serta mengatasi bencana alam.

Saat ditembak langsung oleh wartawan apakah mendapat posisi Menteri Sosial, Juliari refleks tersenyum. "Saya tidak bisa berkomentar soal itu, karena tentu sudah didahului pembicaraan antara Presiden dan Ibu Ketua Umum terkait alokasi kader PDIP di kabinet," ujar Juliari di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

4. Ida Fauziyah

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku mendapat penugasan mengurus masalah ketenagakerjaan di kabinet Jokowi Jilid II

"Saya diminta Pak Jokowi membantu beliau dalam penciptaan lapangan kerja dan implementasi kartu kerja," ujar Ida di Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Selasa, 22 Oktober 2019.

5. Basuki Hadimuljono

Usai makan siang bersama Presiden Jokowi siang ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demisioner Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa Jokowi memintanya melanjutkan pembangunan infrastruktur. Posisi yang sama seperti sebelumnya.

6. Mahfud MD

Mahfud MD mengatakan diminta menjadi salah satu menteri, usai dipanggil Jokowi, kemarin. Mahfud menuturkan bersama Jokowi membahas tentang masalah pelanggaran HAM, penegakan hukum yang kurang tegas, korupsi, dan deradikalisasi.

Tapi Mahfud mengaku belum tahu pos mana yang akan ia tempati. Jokowi, kata dia, belum memberitahu soal itu. Jokowi hanya memberi kisi-kisi bahwa Mahfud akan mengurusi soal penegakan hukum, pelanggaran HAM, korupsi, hingga deradikalisasi. Mahfud diprediksi akan mendapat pos Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam.

7. Prabowo Subianto

Usai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana kemarin sore, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya resmi diminta membantu memperkuat kabinet Jokowi. Prabowo juga spesifik menyebut dia diminta membantu di bidang pertahanan

"Saya beliau izinkan untuk menyampaikan membantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2019.

8. Zainudin Amali

Politikus Golkar Zainudin Amali memberi kode bahwa dirinya akan menjadi Menteri di Bidang Pemuda dan Olahraga. Hal ini disampaikan Amali usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

"Tadi diinstruksikan tentang prestasi anak muda kita di bidang olahraga. Kita ini sebagai bangsa yang besar, kok enggak maju-maju prestasi olahraganya," ujar Amali membocorkan penugasan yang diberikan Jokowi kepada dirinya.

Kendati demikian, Amali menyebut bahwa nomenklatur-nya belum tentu Menpora. "Belum tahu nomenklaturnya seperti apa," ujar Amali.

9. Johnny G. Plate

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantu di Kabinet Jokowi Jilid II. Khususnya, membantu di bidang digitalisasi, pengembangan startup bisnis, unicorn, dan regulasi perlindungan privasi data-data pribadi. Selama ini, bidang tersebut dibawahi Menkominfo.

"Bapak presiden tidak menyebut secara spesifik portofolio. Pokoknya, saya akan bergerak cepat mengantar Indonesia ke masa depan," ujar Plate sambil tertawa di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

10. Agus Suparmanto

Advertising
Advertising

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Suparmanto, menjadi salah satu calon menteri Kabinet Kerja Jilid II. Ia mengatakan, mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengurusi masalah komoditas.

"Tadi ditugaskan Bapak Presiden ada unsur bidang ekonomi. Diskusi berkaitan dengan komoditas dalam negeri, luar negeri dan juga internasional," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.

11. Bahlil Lahaldalia

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dirinya akan ditempatkan di pos kementerian bidang ekonomi di kabinet Jokowi Jilid II. Kendati demikian, Bahlil mengaku tidak mengetahui spesifik pos penempatannya.

"Tidak jauh-jauh dari persoalan ekonomi. Bisa juga ada UMKM, investasi, perdagangan, nanti kita lihat, yang tahu hanya Allah SWT dan Pak Jokowi," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

12. Teten Masduki

Bekas Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menyampaikan bahwa dirinya kali ini akan membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di kabinet untuk bidang ekonomi rakyat.

"Saya kan biasa ditugasi beliau di mana saja. Kali ini diminta ngurusin orang banyak, bidang rakyat kecil, memajukan perekonomian rakyat," ujar Teten di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019.

Berita terkait

55 Tahun Budi Arie, Dirikan Relawan Projo Lantas Jadi Menteri Jokowi

28 hari lalu

55 Tahun Budi Arie, Dirikan Relawan Projo Lantas Jadi Menteri Jokowi

Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Budi Arie mendirikan Projo untuk mendukung Jokowi. Kini, jadi menteri Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Unand Prediksi Putusan MK Akan Gunakan Prinsip Ultra Petitum dalam Sengketa Pilpres 2024, Ini Maksudnya

28 hari lalu

Pakar Politik Unand Prediksi Putusan MK Akan Gunakan Prinsip Ultra Petitum dalam Sengketa Pilpres 2024, Ini Maksudnya

MK akan bacakan hasil putusan sidang PHPU sengketa Presiden 2024. Pengamat Politik Unand prediksi penggunaan prinsip ultra petitum dalam Putusan MK.

Baca Selengkapnya

Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

33 hari lalu

Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly Harun.

Baca Selengkapnya

Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

40 hari lalu

Sidang Pemeriksaan Sengketa Pilpres Telah Selesai, Ini Langkah MK Selanjutnya

Seluruh hakim MK menyampaikan pandangannya terhadap rangkaian PHPU Pilpres 2024 dalam rapat permusyawaratan hakim.

Baca Selengkapnya

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

42 hari lalu

Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya

Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

43 hari lalu

Menteri Jokowi Berdalih Bansos Tak Terkait Pemilihan Presiden

Menteri Jokowi berdalih bantuan sosial atau bansos tak terkait pemilihan presiden.

Baca Selengkapnya

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

43 hari lalu

Tuntutan Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres, Siapa Saja yang Menyuarakan?

Siapa saja yang menyerukan Jokowi dihadirkan di sidang sengketa Pemilu 2024 yang digelar di MK? Berikut alasan mereka.

Baca Selengkapnya

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

43 hari lalu

Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Menkeu Sri Mulyani menjawab pertanyaan hakim MK terkait kemungkinan kenaikan anggaran BLT El Nino tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

44 hari lalu

Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK

Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?

Baca Selengkapnya

Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

44 hari lalu

Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Sosok Heddy Lugito Ketua DKPP

MK memanggil 4 menteri Jokowi, selain itu DKPP dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito pernah tetapkan KPU langgar etik

Baca Selengkapnya