Massa yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia mengenakan kostum tikus saat melakukan aksi "Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara" di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. Dalam sebuah laporan terbaru 'Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara'' yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW, disebutkan bahwa para elite politik banyak terlibat dalam bisnis batu bara. TEMPO/Muhammad Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal memastikan keselamatan rakyat dan alam dari ancaman tata kelola tambang.
Salah satu indikasinya, kata Merah, pemerintah yang memberikan lampu hijau dalam membahas revisi Undang-undang atau UU Minerba. Ia melihat aturan ini akan membuka keran korupsi dan kejahatan lingkungan.
"Oligarki Pilpres diuntungkan dengan pasal UU minerba ini khususnya soal perpanjangan otomatis tanpa melalui lelang. Ada 7 perusahaan besar batu bara yang ada di sekitar perhelatan Pilpres," kata dia.
Jatam curiga ada tukar guling alias ijon dalam pembahasan UU Minerba antara DPR dengan pemerintah. Apalagi, kata dia, 45 persen anggota DPR yang ada saat ini adalah pembisnis.
"UU diselaraskan dengan investasi memastikan keselamatan pengusaha bukan masyarakat. Pasal 156 tentang pejabat negara yang dapat dipidana jika menyalahgunakan kewenangan dihapus. UU ini melindungi korupsi pertambangan," kata dia.
