TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berturut-turut bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Pengamat politik menilai bila keduanya masuk ke jajaran pendukung pemerintah, maka fungsi pengawasan legislatif harus dilakukan masyarakat sipil.

“Bila Demokrat dan Gerindra bergabung, menurut saya sangat tidak balance, sangat tidak imbang. Karena itu saya mengatakan kenapa perlu ada konsolidasi civil society,” ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, di diskusi Polemik di D’consulate lounge, Jalan Wahid Hasyim, Sabtu 12 Oktober 2019.

Koalisi yang tak menyisakan oposisi, kata dia, membuat ketidakseimbangan. Karena itu masyarakat sipil harus turun langsung mengawasi jalannya pemerintahan, bila legislatif tak lagi mewakili rakyat.

Menurut Siti, jalan tersebut adalah yang bisa dilakukan masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja eksekutif sekaligus legislatif. Ia menilai saat ini koalisi sudah cenderung besar, dan bisa lebih besar lagi.

“Kita tidak punya pilihan memaksakan kehendak pada DPR (menjalankan peran oposisi), apalagi kalau sudah sebesar ini. Saya melihatnya kecenderungan itu mengarah ke sana,” ucap dia.

Jokowi melakukan pertemuan dengan SBY di Istana Merdeka pada Kamis lalu. Selang sehari sesudahnya, giliran Jokowi dan Prabowo melakukan pertemuan. Jokowi mengakui pertemuan itu dilakukan untuk membahas kemungkinan partai-partai itu bergabung ke pemerintah.