TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyusun alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari 11 komisi, lima badan, dan satu mahkamah kehormatan. Partai-partai saling melobi untuk mendapatkan posisi-posisi pimpinan alat kelengkapan yang diincar.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan AKD ditargetkan rampung akhir pekan ini. "Minggu ini harus selesai supaya cepat kerja," kata Dasco di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Mekanisme pemilihan pimpinan AKD ini merujuk pada perolehan kursi di DPR. Partai pemenang pertama berkesempatan memilih terlebih dulu AKD yang diincar, diikuti partai pemenang kedua, dan seterusnya. Partai pemenang juga memiliki jatah kursi pimpinan alat kelengkapan paling banyak.

Berikut peta perolehan beberapa partai dan kursi pimpinan AKD incaran:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
   
   Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto memprediksi partainya mendapat 4 kursi ketua dan 14 wakil ketua di alat kelengkapan dewan. Dia mengatakan PDIP kemungkinan akan menghibahkan satu kursi ketua kepada partai lain, tetapi belum menunjuk partainya.
   
   Beberapa komisi yang diincar adalah komisi yang berkaitan dengan kepentingan elektoral 2024. Misalnya Komisi X yang membidangi pendidikan, Komisi IV yang membidangi pertanian, dan Komisi VIII yang membidangi sosial. "Baru brainstorming, apakah kemudian menjadi sebuah keputusan tentu masih dalam tahapan proses lagi," kata Bambang Wuryanto.
   
   PDIP juga disebut mengincar posisi ketua Badan Anggaran DPR. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan partainya tengah menunggu keputusan PDIP apakah akan memilih Banggar atau Komisi XI yang membidangi keuangan. "Kalau misalnya mereka ambil Banggar, kami minta Komisi Sebelas. Semua masih bisa dimusyawarahkan," kata Adies.
   
   

2. Partai Golkar
   
   Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Adies Kadir mengatakan partainya mengincar komisi-komisi yang berkaitan dengan hukum dan ekonomi. Golkar mentargetkan mendapatkan posisi ketua di antara Komisi I (Pertahanan), Komisi II (Pemerintahan), atau Komisi III (Hukum), dan Komisi XI (Keuangan) atau Badan Anggaran. "Kami masih menunggu karena kan sekarang pimpinan dari fraksi-fraksi ketua ketuanya khususnya lagi lobi-lobi," kata Adies.Di DPR periode 2014-2019, Golkar di antaranya menempati kursi ketua Komisi II, Komisi III, Komisi XI, dan Badan Anggaran.
   
   

3. Partai Gerindra
   
   Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya akan memilih komisi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Dia menyebut hal itu sejalan dengan konsentrasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
   
   Di DPR periode 2014-2019, Fraksi Gerindra menduduki posisi ketua Komisi IV, Komisi V, dan Komisi VII yang masing-masing dijabat Edhy Prabowo, Fary Djemy Francis, dan Gus Irawan Pasaribu. Gerindra juga mendapat posisi Ketua Badan Legislasi dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan.
   
   Menurut Dasco, Gerindra mendapatkan jatah dua ketua AKD dan sembilan wakil untuk DPR periode 2019-2024. Anggota DPR Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan ada beberapa komisi yang diinginkan partainya. "Kami juga ingin di IV, ingin kalau bisa di VII ya, ingin juga kalau bisa di I, ingin juga di III kalau bisa, ya nanti dilihat ya," kata Riza.

4. Partai Kebangkitan Bangsa
   
   Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendapat jatah dua kursi ketua dan tiga hingga empat wakil ketua di alat kelengkapan dewan.
   
   Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurizal mengatakan partainya mengincar posisi ketua di Komisi V (Infrastruktur), Komisi VI (Perdagangan), dan Komisi X (Pendidikan). Dia beralasan, PKB sedang berfokus pada persoalan pendidikan pesantren dan ekonomi kerakyatan. "Keberpihakan kami terhadap pesantren bukan hanya di Komisi delapan tapi kementerian PUPR yang memberikan kewenangan untuk fisiknya kami kawal juga di Komisi lima," kata Cucun.
   
   PKB juga ingin menyesuaikan kursi pimpinan AKD dengan perolehan portofolio di kabinet. Dia berpendapat hal itu perlu agar partai di DPR bisa mengawal kebijakan kadernya yang menjadi menteri.