TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan ramainya anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menggadaikan SK atau surat keputusan penangangkatan ke bank karena sudah kehabisan modal.

"Saya pikir sih masih soal habisnya modal karena kampanye jor-joran ya. Terus memang tidak ada aturan tegas untuk melarang penggadaian itu," kata Lucius saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 Oktober 2019.

Fenomena ini terjadi di DPRD Riau. Beberapa pekan setelah dilantik, sejumlah anggota DPRD Riau dikabarkan menggadaikan SK ke lembaga keuangan demi mencukupi kebutuhannya usai pertempuran panjang Pemilu 2019.

Anggota DPRD DKI Jakarta juga melakukannya. Sekretaris DPRD DKI, Muhammad Yuliadi, mengatakan bahwa Bank DKI telah menghubunginya bahwa ada sejumlah legislator yang mau menggadaikan SK.

Lucius mengatakan, fenomena ini menjadi efek dari mahalnya pemilu legislatif. Ia menduga, uang para legislator tersebut lebih banyak dihabiskan untuk politik uang atau membeli suara pada saat pemungutan suara. Maka langkah pertama yang mereka lakukan setelah terpilih adalah bagaimana membayar utang dengan menggadaikan SK.

"Kalau tidak berutang, bagaimana mengisi kembali simpanan yang ludes karena money politic atau biaya politik?" ujarnya.

Menurut dia, dengan besaran yang cukup fantastis bukan tidak mungkin anggota DPRD yang menggadaikan SK itu akan melakukan korupsi karena harus membayar cicilannya. "Gaji mereka hampir separuh atau lebih dipakai untuk bayar utang dari penggadaian. Pada saat yang sama, mereka harus membiayai biaya hidup sebagai pejabat."