Ada Janji Soal Ketua MPR? Gerindra: Wapres Saja Ditolak Prabowo

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 4 Oktober 2019 11:05 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) mengangkat palu sidang usai pelantikan pimpinan MPR periode 2019-2024 di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Oktober 2019. Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra membantah ada kesepakatan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan pemerintah, sehingga legowo menyerahkan kursi Ketua MPR RI kepada Golkar. "Jangan berpikir ada deal-deal dengan Gerindra. Di Pilpres 2019, Pak Prabowo ditawari Wapres aja ditolak," kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra, Andre Rosiade saat dihubungi Tempo pada Jumat, 4 Oktober 2019.

Andre mengatakan, Prabowo memang sempat melobi Megawati agar kursi Ketua MPR diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra. Megawati, ujar dia, awalnya sulit menolak permintaan Prabowo.

Megawati semula menyatakan bahwa keinginan Prabowo sukar diwujudkan. Sebab, delapan fraksi di DPR sudah kadung mengusung politikus Golkar Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR. Mantan Ketua DPR itu juga memperoleh dukungan kuat dari Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan, calon ketua MPR dari Gerindra, Muzani hanya diusung sendirian oleh Partai Gerindra. "Karena itu, Ibu Megawati memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR agar musyawarah dan mufakat."

Oleh karena itu, ujar Andre, Gerindra mendukung Bambang Soesatyo demi mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan lebih besar yakni; kepentingan persatuan dan kesatuan. "Jadi murni demi persatuan dan kesatuan bangsa saja," ujar Andre.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

2 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

3 jam lalu

Gibran Ungkap Adanya Pembahasan Soal Kementerian Makan Siang Gratis

Gibran mengungkapkan bahwa pihaknya sempat membahas soal adanya kementerian yang mengurus makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

4 jam lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

4 jam lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

4 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

4 jam lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

5 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

5 jam lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

5 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya