Tanpa Fadli Zon - Fahri Hamzah, Pengamat: Pimpinan DPR Akan Jinak

Selasa, 1 Oktober 2019 14:51 WIB

Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon (tengah) menghadiri acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu 2 Desember 2017. TEMPO/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tokoh yang cukup sering mengkritik pemerintah, Fadli Zon dan Fahri Hamzah hengkang dari kepemimpinan DPR. Fahri tak maju dalam Pemilihan Legislatif 2019. Sementara itu, Ketua Umum Prabowo Subianto tak lagi menunjuk Fadli Zon sebagai pimpinan DPR.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai DPR akan menjadi kurang garang tanpa duo tersebut. "Pimpinan DPR yang baru cenderung jinak," kata Adi kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2019.

Adi mengungkapkan tiga alasan. Pertama, mayoritas pimpinan DPR periode 2019-2024 akan diisi oleh orang-orang dari koalisi pendukung pemerintah. Empat dari lima kursi pimpinan DPR akan ditempati oleh partai pendukung Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Kedua, Adi menyebut personifikasi pimpinan DPR baru nanti tak agresif seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang kerap menyerang dengan vulgar. Ketiga, figur-figur pimpinan DPR mendatang kurang aktif di media sosial.

Fadli dan Fahri diketahui kerap mengunggah postingan di akun media sosial mereka hingga menuai kontroversi. "Mereka bukan aktivis medsos yang kerap mengudara dengan cuit-cuit kontroversial. Fadli dan Fahri itu antara yang bully dan muji berimbang," kata Adi.

Advertising
Advertising

Peta pimpinan DPR kian terlihat jelas seiring momentum pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 hari ini. Kursi ketua DPR yang menjadi jatah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipastikan ditempati oleh Puan Maharani.

Tiga partai lainnya yang mendapat jatah kursi wakil ketua, yakni Golkar, Gerindra, dan Nasdem juga sudah mengajukan nama. Mereka adalah Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel. Hanya tinggal satu partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa yang hingga saat ini belum menentukan nama calon pimpinan DPR.

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

2 hari lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya