(Dari kiri) Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq, Ketua DPP PKB Ida Fauziah, Luluk Hamidah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bersama Sekjen PKB Iman Nahrawi dan Wasekjen PKB Anggia Ermarini menghadiri peringatan 1000 Hari Wafatnya KH Abduramah Wahid (Gusdur) di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, (26/9). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq memastikan partainya mendapat jatah empat kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Jatah ini sama seperti jatah PKB di periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Komunikasi terakhir itu kita (dapat) empat," ujar Maman saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Ahad, 29 September 2019.
Maman menuturkan PKB sebetulnya berharap mendapat jatah lebih, yakni lima menteri. Namun, jika Jokowi hanya memberikan empat kursi pun PKB tak masalah. "Kami sebenarnya ingin lebih dari yang sekarang, lima lah ya. Tapi setelah melihat komunikasi terakhir itu, empat," ujar anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini.
Ihwal pos kementerian untuk PKB, Maman mengaku belum mengetahui. Begitu pula dengan calon-calon menteri. "Tanya Gus AMI itu nanti," ujar Maman menyebut nama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Maman hanya memberi bocoran bahwa PKB mengincar pos di bidang-bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). "Jadi masih (incar) kementerian yang kemarin-kemarin," ujar dia.
Adapun periode pertama pemerintahan Jokowi, empat kader PKB yang menduduki kursi menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir; Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Safitri Malik Soulisa Hadiri Undangan Taaruf dengan Ketua Umum DPP PKB
1 hari lalu
Safitri Malik Soulisa Hadiri Undangan Taaruf dengan Ketua Umum DPP PKB
Bakal calon Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa, menghadiri Acara Taaruf dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusan Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua.