TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU) bermasalah berlanjut hingga saat ini sampai ke daerah-daerah. Hari ini, demonstrasi yang diperkirakan akan diikuti mahasiswa dan masyarakat sipil akan digelar di depan DPRD Jawa Timur, Surabaya. Tak hanya mahasiswa, bahkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pun ikut turun ke jalan.

Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai opini menteri soal unjuk rasa dinilai tak lagi efektif, Presiden Jokowi disarankan turun langsung meredakan massa. Protes yang sudah dilakukan beberapa kali ini butuh sentuhan langsung dari presiden. “Jangan terlalu percaya diri, seakan protes ini dianggap biasa saja," kata dia saat dihubungi, Kamis 26 September 2019.

Eskalasi demonstrasi penolakan RUU bermasalah, kata Adi, terus naik. Demonstrasi ini cenderung brutal, karena ada proses komunikasi politik yang dirasa tersumbat. "Diperlukan statement Pak Jokowi, di mana standing positionnya. Jangan menterinya terus yang ngomong apalagi menterinya tidak punya domain untuk ngomongin itu."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto getol mengomentari soal demonstrasi penolakan RUU bermasalah. Wiranto mengatakan penyampaian aspirasi dengan demonstrasi tak etis, dan banyak cara lain yang lebih terhormat. "Ketika ada satu jalur lain yang bisa lebih terhormat, bisa lebih etis, ya kirim perwakilan bicara dengan institusi yang memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.

Adi menilai, publik punya sentimen buruk terhadap Wiranto soal demonstrasi. Namanya kerap dikaitkan dengan demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut reformasi. Wiranto saat itu, menjabat sebagai Panglima ABRI. "Orangnya yang ngurus demo sejak 98, yang memang rekam jejaknya selalu disorot. Dan secara substansi juga ngomongnya model orde baru, dilarang demo lah, gak etis lah," kata Adi.

Sejumlah pengamat politik juga menyarankan, Presiden Jokowi mesti memahami keresahan generasi milineal dan kalangan yang pro KPK untuk mengatasi demonstrasi. Pemerintah seharusnya tidak nekat, Jokowi perlu meniru cara SBY ketika mengatasi hal serupa.