Di Sela Sidang PBB, JK Terus Pantau Situasi Indonesia

Reporter

Egi Adyatama

Rabu, 25 September 2019 12:18 WIB

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri 2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economy di Conference Room 7 Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin, 23 September 2019, New York, AS.[Kantor Wapres RI]

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan terus memantau situasi Indonesia yang sedang memanas selama kunjungannya ke New York, Amerika Serikat, menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Saya juga komunikasi dengan Bapak Presiden, dengan Mendagri, dengan pejabat-pejabat lain, untuk memberikan informasi apa yang terjadi sebenarnya," kata JK dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Rabu, 25 September 2019.

Selasa, 24 September 2019, aksi demonstrasi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di depan Gedung DPR RI berakhir rusuh. Kerusuhan pecah bahkan hingga tengah malam. Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR lumpuh.

Mahasiswa demonstran memprotes upaya DPR untuk mengesahkan sejumlah rancangan Undang-Undang yang mereka nilai bermasalah. Beberapa di antaranya adalah RUU KPK, RUU RKUHP, hingga RUU Pertanahan.

JK mengatakan upaya protes dari masyarakat itu sejalan dengan saran dari pemerintah untuk menunda pengesahan sejumlah RUU. "Memang pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR."

Tak hanya aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya yang panas oleh protes terhadap sejumlah rancangan undang-undang, JK juga memantau kerusuhan di Wamena, Papua. Kerusuhan ini menelan korban jiwa hingga 21 orang.

Advertising
Advertising

JK menyatakan perasaan bela sungkawanya terhadap para korban. "Pemerintah tentu menyampaikan duka cita yang dalam, karena yang baik pendatang juga warga setempat ada yang meninggal."

JK mengatakan untuk saat ini, pengamanan di Wamena perlu ditingkatkan. Jika telah kondusif, maka yang harus dilakukan adalah menegakkan hukum untuk mencari penyebab dan dalang kerusuhan. Langkah rekonsiliasi, kata JK, menjadi upaya lanjutan yang harus dilakukan setelah dua tahap awal.




Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

18 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

1 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

3 hari lalu

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

Penetapan Hari Danau Sedunia menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi PBB.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya