TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS), Erma Suryani Ranik mengatakan RUU PAS urung disahkan dalam rapat paripurna hari ini, Selasa 24 September 2019. Menurut Erma penundaan ini karena Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga ditunda. “Kalau RKUHP ditunda, ini (RUU PAS) juga ditunda,” ujar Erma di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Erma mengatakan RKUHP merupakan induk dari sistem peradilan pidana, yang di dalamnya mengatur hukuman pidana yang juga berdampak pada kebijakan lapas. Misalnya pidana kerja sosial, pidana penjara, maupun pidana mati, semuanya perlu diawasi oleh lapas.

Pengesahan RUU PAS sebelumnya sudah masuk ke dalam agenda rapat paripurna hari ini. RUU PAS ini tercatat di daftar nomor satu sebagai RUU yang akan disahkan. Namun menurut Erma hal itu karena dalam rapat badan musyawarah yang merumuskan agenda rapat paripurna kemarin, belum terjadi pertemuan antara DPR dan Presiden Jokowi. “Kan itu kan masuk di agenda rapat karena kemarin belum ketemu presiden,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Fraksi dapat menyampaikan pandangannya terkait hal itu. Disahkan atau tidaknya akan tergantung dari pandangan-pandangan fraksi. Namun Fraksi Demokrat, kata dia, sudah sepakat untuk menunda RUU PAS untuk menunggu penyelesaian polemik RKUHP. “Berpikirnya harus lurus dulu RKUHP kami bereskan, habis itu baru PAS.”

Setelah bertemu Jokowi di Istana Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan rapat paripurna lembaganya kemungkinan tidak akan mengesahkan RKUHP. "Iya, tidak besok," kata dia seusai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

FIKRI ARIGI | AHMAD FAIZ IBNU SANI