TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkapkan masifnya penyebaran berita bohong alias hoaks dan informasi yang bernada provokatif menjadi alasan utama pembatasan layanan internet di seluruh wilayah Papua selama lebih dari sepekan terakhir.

"Internet digunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan penyebaran berita-berita yang provokatif dan hoaks. Contohnya, ada gambar seorang adik mahasiswa Papua yang meninggal dibunuh dalam peristiwa di Surabaya dan Malang. Padahal peristiwa itu tidak ada. Gambar-gambar itulah yang mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat," kata Kapolri di Timika, Rabu.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Kapolri menegaskan, langkah yang ditempuh jajarannya yaitu melakukan klarifikasi.



Namun kadangkala klarifikasi yang dilakukan tersebut tidak efektif, bahkan tidak dibaca dan mungkin juga tidak sampai ke warga yang telah telanjur menerima informasi hoaks.

"Cara lain yang dilakukan yaitu bukan mematikan jaringan internetnya tetapi melakukan slow down terhadap gambar dan video," jelas Jenderal Tito.

Kapolri meyakinkan warga Papua bahwa layanan internet di Papua akan kembali dinormalkan ketika konten berita dan informasi negatif yang disebar berkurang intensitasnya.

"Kapan ini selesai? Ketika kita menilai bahwa upaya untuk melakukan provokasi dan mengeksploitasi konten-konten yang negatif ini jauh berkurang," jelas Kapolri.

Mabes Polri sendiri memiliki personel intelijen media yang ditugaskan menilai isi tayangan berita, gambar maupun video yang diunggah ke publik.

"Tentu kami akan sampaikan jika kondisinya sudah memungkinkan sehingga bisa dilakukan normalisasi kembali. Kami harapkan itu dilakukan secepat mungkin," kata Kapolri.



Pada Rabu pagi Kapolri Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menggelar pertemuan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya bertempat di Hotel Rimba Papua di Timika.

Pertemuan tersebut berlangsung cukup singkat sekitar dua jam karena Panglima TNI dan Kapolri harus kembali ke Jakarta guna segera melaporkan perkembangan situasi Papua kepada Presiden Joko Widodo.