Tjahjo Kumolo Pamit sebagai Menteri Dalam Negeri

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Kamis, 15 Agustus 2019 12:59 WIB

Wakil ketua KPK, Saut Situmorang bersama Mendagri Tjahjo Kumolo bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi (kiri), Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 Abdul Gani Kasuba (dua kanan), seusai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Sekretaris Jenderal dan pejabat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019. Usai memberi sambutan, Tjahjo memberikan ucapan perpisahan seiring akan berakhirnya masa jabatan dia sebagai Mendagri.

"Ini pamitan saya resmi. Mungkin tak bisa bertemu, bersamaan dengan berakhirnya masa tugas kabinet kerja pertama," kata Tjahjo di atas mimbar, kepada peserta pelantikan.

Dalam pelantikan itu, hadir sejumlah pejabat dari sejumlah lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, dan internal Kemendagri sendiri. Ia juga menyebut Komisi Pemilihan Umum, meski tak nampak ada perwakilan yang hadir di sana. Tjahjo meminta maaf bila ada kekurangan atas kinerjanya selama lima tahun.

Tjahjo enggan memastikan posisinya di pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Jokowi kemarin telah memastikan susuan anggota kabinet baru telah ditentukan dan siap diumumkan.

Tjahjo mengatakan sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia hanya menjalankan perintah. "Saya berpegang prinsip pada TNI. Itu singkatan taat, turuti instruksi. Dipensiunkan siap, diberi tugas siap, tidak diberi tugas juga saya siap mendukung pemerintahan yang saya dukung ini," kata Tjahjo.

Advertising
Advertising

Jokowi kemarin telah menyebut susunan kabinet untuk periode kedua telah dibentuk. Adapun komposisinya adalah 55 persen dari kalangan profesional, dan 45 persen dari partai politik. Tjahjo menrupakan bagian dari kabinet kerja periode pertama Jokowi, yang berasal dari Partai.

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

5 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

5 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

5 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

5 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

18 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

32 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

32 hari lalu

Mendagri Tito Sebut Dewan Kawasan Aglomerasi Tak Ambil Kewenangan Pemda

Tito mengatakan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditentukan atau ditetapkan oleh presiden.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

33 hari lalu

Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

Presiden Joko Widodo disebut-sebut Tim Hukum AMIN menggerakkan atau membiarkan menteri di kabinetnya kampanyekan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya