TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung berpendapat tak perlu ada percepatan musyawarah nasional Partai Golkar. Akbar mengatakan, sejak awal sudah disepakati bahwa munas akan digelar pada akhir 2019.

"Katakanlah itu sekitar Desember. Itu yang menjadi pedoman kita. Oleh karena itu tidak ada alasan percepatan munas," kata Akbar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.

Akbar pun berpesan agar mekanisme yang sudah disepakati tersebut tetap dijalankan. Politikus senior ini juga menilai ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan partai, yakni persiapan menyongsong pemilihan umum 2024.

Dia berpesan agar partai melakukan konsolidasi memperkuat partai, serta menyusun program yang bermanfaat bagi orang banyak serta meyakinkan masyarakat untuk memilih Golkar. Dia juga berharap Golkar dapat kembali menjadi pemenang di pemilu yang akan datang.

"Syukur-syukur 2024 yang akan datang Golkar kembali bisa menjadi pemenang karena pada tahun 2004 lalu Golkar menjadi pemenang dan waktu itu saya jadi ketua umum," kata dia.

Berkaca dari pengalaman 2004, dia menilai bukan tidak mungkin partai beringin memenangkan pemilu 2024. Apalagi, kata dia, tantangan yang dihadapi Golkar pada 2004 lebih berat kala itu.

Munas Golkar pada 2004 sekaligus menjadi salah satu momen pecahnya partai beringin. Ada dua tokoh yang mundur dari Golkar dan kemudian mendirikan partai baru, yakni Wiranto yang mendirikan Hanura dan Prabowo Subianto yang membidani Gerindra.

"Kalau 2024 kamu bisa menjadi pemenang, saya kira wajar karena kami bisa menjadi pemenang," kata dia.

Desakan percepatan munas ini sebelumnya dilontarkan oleh kubu pendukung Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan Bambang, menantang Airlangga untuk segera menggelar pleno untuk menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional dan munas.

BUDIARTI UTAMI PUTRI