Kemendagri Tengahi Perseteruan Menkumham Vs Wali Kota Tangerang

Kamis, 18 Juli 2019 05:41 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah. Dok TEMPO/Dasril-Nufus Nita Hidayati

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat musyawarah antara Kemendagri, Kemenkumham, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten pada hari ini, Kamis, 18 Juli 2019. Rapat ini digelar guna menengahi perseteruan yang terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

"Pimpinan rapat besok, Sekretaris Jenderal, Kemendagri Dr. Hadi Prabowo. Rapat digelar pukul 13.00 WIB di kantor Kemendagri," ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar lewat keterangan tertulis pada Rabu malam, 17 Juli 2019.

Perseteruan antara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Menkumham Yasonna H. Laoly terjadi karena dipicu persoalan status lahan yang diklaim sebagai milik Kemenkumham, terganjal perizinan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Yasonna menyindir bahwa hal tersebut terjadi karena Arief berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham tersebut. Tak terima dengan sindiran tersebut, Arief mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kemenkumham itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan perseteruan tersebut berbuntut kepada kepentingan masyarakat luas. Tjahjo mengingatkan, saling silang pendapat seharusnya dapat diungkapkan dengan cara santun dan diselesaikan dengan cara yang bermartabat sehingga tidak menciderai kewibawaan pemerintah dan mengganggu pelayanan publik.

"Segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebagai kepala daerah, jangan sampai membuat suatu kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik," ujar Tjahjo lewat keterangan tertulis.

Advertising
Advertising

Tak ingin konflik ini terus berlarut, Kemendagri segera mengambil tindakan dengan memanggil kedua belah pihak yang sedang berseteru. "Besok siang (memanggil Wali Kota Tangerang) dan kami juga akan memanggil Gubernur Banten, supaya ikut memberikan pembinaan,” kata Tjahjo.

Berita terkait

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

12 jam lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

1 hari lalu

Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

2 hari lalu

Kemendagri Dorong Implementasi Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pemda

Kemendagri mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten di semua tingkatan pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

4 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

4 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

7 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

7 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

7 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

8 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

9 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya