PDIP: Pidato Visi Indonesia Jokowi, Mengakar pada Pancasila

Reporter

Fikri Arigi

Senin, 15 Juli 2019 10:23 WIB

Indonesia's incumbent president Joko Widodo, who was re-elected on April's election gestures as he delivers a speech to highlight his vision for the next five years in Bogor, West Java province, July 14, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi pidato presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019. PDIP menilai Jokowi meletakkan arah yang tepat, modern dalam berpikir, dan kokoh dalam prinsip. "Sebagai presiden Pak Jokowi memiliki sense of direction bagi masa depan bangsa," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Senin 15 Juli 2019.

Berbagai tantangan kemajuan teknologi, kompetisi antar bangsa, dijawab dengan sangat baik melalui visi Indonesia Raya. “Semuanya menyentuh aspek paling mendasar, bahwa pembangunan manusia Indonesia menjadi kunci seluruh gerak kemajuan itu.”

Baca juga: Pidato Jokowi Dikritik Karena Tak Singgung soal Hukum dan HAM

Hasto mengatakan Jokowi secara jujur dan jernih melihat tantangan yang dihadapi Indonesia, dan menegaskan pentingnya pola pikir baru. Arah Indonesia, kata Hasto, tercermin dalam pernyataan Jokowi yang menegaskan perlunya menghapuskan pola pikir lama. “Tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, kerja monoton, dan tidak kerja di zona nyaman.”

PDIP menilai bahwa menjadi pemimpin harus kokoh dalam prinsip. Terlebih ketika berkaitan dengan Pancasila dan kebinekaan Indonesia. Pemimpin juga harus memegang teguh konstitusi dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya. "Prinsip itu lah yang ditegaskan Pak Jokowi. Syarat bagi Indonesia satu adalah Pancasila yang dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara." Di dalam Indonesia yang satu itu, kata Hasto, setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama, setara.

Baca juga: Gerindra: Pernah Ditawari Kursi di Wapres Jokowi, Tak Kami Ambil

Advertising
Advertising

Pada pidatonya di Sentul kemarin, Jokowi menyinggung mengenai oposisi pemerintah. Menurut Jokowi menjadi oposisi juga hal mulia dalam demokrasi. "Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan," kata Jokowi dalam pidatonya.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menganut ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia mengatakan tak akan mentolerir siapa pun yang ingin mengganggu Pancasila dan yang menolak perbedaan serta keberagaman. "Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan! Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain," ujarnya.

FIKRI ARIGI | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

7 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

8 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

8 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

8 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

8 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

9 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

10 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

11 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

11 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya