KPK Harap Pansel Capim KPK Tak Loloskan Orang yang Rusak Lembaga

Sabtu, 13 Juli 2019 07:32 WIB

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih bersama anggota Pansel mengumumkan pendaftaran Komisioner KPK 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 20 Mei 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta panitia seleksi calon pimpinan atau Pansel Capim KPK hati-hati memeriksa rekam jejak pendaftar. KPK tak ingin pansel justru meloloskan orang yang akan merusak lembaga.

Baca: PUSaKO: Perwira Polri Capim KPK Cocok untuk Insitusi Sendiri

"Kami berharap pansel ekstra hati-hati melihat rekam jejak para calon yang disaring dalam tahap administrasi ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jumat, 12 Juli 2019.

Pansel capim KPK meloloskan 192 pendaftar di tahap seleksi administrasi. Mereka yang lolos punya latar belakang sebagai dosen 40 orang, advokat 39 orang, korporat 17 orang. Dari kalangan jaksa dan hakim ada 18 orang lulus.

Sebanyak 13 pendaftar dari kalangan Polri lulus semua. Selanjutnya dari profesi auditor sebanyak 9 orang, komisioner dan pegawai internal KPK yang lulus 13 orang, dan lain-lain (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara) yang lulus 43 orang.

Advertising
Advertising

Febri mengatakan pansel punya tugas berat karena ditunjuk langsung oleh presiden untuk melakukan seleksi. Karena itu, KPK meminta pansel harus sangat mencermati integritas calon.

Baca: ICW Soroti Banyaknya Penegak Hukum Lolos Seleksi Capim KPK

Febri menuturkan cara paling sederhana untuk mengecek integritas calon bisa dilihat dari ketaatan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ia juga mengatakan KPK siap membantu pansel memeriksa rekam jejak si calon. "Kami akan secara maksimal memberikan data tentang rekam jejak calon tersebut," ujar dia.

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

8 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

10 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

16 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

21 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya