KPK Cek Kebenaran LHKPN 37 Pejabat Daerah Jawa Timur

Senin, 8 Juli 2019 12:21 WIB

Ilustrasi Gedung KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan mengecek kebenaran 37 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di wilayah Jawa Timur. "KPK secara regular memeriksa LHKPN sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin, 8 Juli 2019.

KPK mengambil lokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur untuk mengecek laporan harta kekayaan ini. Kegiatan akan dilakukan selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2019.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sebut Capim KPK dari Polisi Belum Lapor LHKPN

Pejabat yang diperiksa dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dan tingkat risiko jabatan. KPK memeriksa kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan dan asal-usul aset. Hasil pemeriksaan akan dianalisis, kemudian pejabat itu diharuskan melakukan perbaikan bila ditemukan harta yang belum dilaporkan.

Berikut jadwal pemeriksaan LHKPN untuk pejabat di Jawa Timur:

Advertising
Advertising

Senin, 8 Juli 2019

1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Kab. Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Kab. Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Kab. Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Kab. Sumenep, A. Shadik
7. Kadis Pendidikan Kab. Ponorogo, Tutut Erliena

Baca juga: Rapat Komisi III DPR, KPK Apresiasi Peningkatan Kepatuhan LHKPN

Selasa, 9 Juli 2019

1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kab. Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kab. Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Kab. Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kab. Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kab. Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono



Rabu, 10 Juli 2019

1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember, Faida
4. Sekda Kab. Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Kab. Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Kab. Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Kab. Jember , Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Kab. Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Kab. Trenggalek, Mohammad Sholeh



Kamis, 11 Juli 2019

1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek , Mochamad Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Kab. Trenggalek , Joko Irianto
5. Kadis DIKPORA Kab. Trenggalek , Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Kab. Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Kab. Situbondo , Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Kab. Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Kab. Situbondo , Fathor Rakhman



Jumat, 12 Juli 2019

1. Kadis PUPR Kab. Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kab. Blitar, Budi Kusumar Joko
Kadis PUPR Kab. Banyuwangi, Mujiono


Berita terkait

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

2 jam lalu

Kemenperin Periksa Pejabat Terlibat Penipuan SPK Fiktif, Terbongkar karena Aduan Pihak Ketiga

Seorang pejabat di Kemenperin menyalahgunakan jabatan untuk membuat SPK fiktif.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

2 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

2 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

3 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

4 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

7 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

12 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya