Rapat Komisi III DPR, KPK Apresiasi Peningkatan Kepatuhan LHKPN

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif (kanan) bersama Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah melakukan konferensi pers terkait kasus dugaan suap kepada Hakim perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengapresiasi peningkatan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh anggota legislatif di semua tingkatan. Apresiasi ini disampaikan Syarif saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR hari ini.

    Dulu, pejabat legislatif termasuk yang paling rendah kepatuhannya menyerahkan LHKPN. “Alhamdulilah, 2018-2019 paling tinggi tingkat kepatuhannya," kata Syarif di ruang rapat Komisi Hukum DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

    Baca juga: Kekayaan Bupati Bengkalis Naik Hampir Rp 1 Miliar per Tahun

    Per 21 Juni 2019 pejabat legislatif yang menyerahkan LHKPN sebesar 85,7 persen dari 351.134 orang yang wajib lapor.

    Syarif tak menyangkal peningkatan kepatuhan ini lantaran LHKPN menjadi salah satu syarat dalam pencalonan anggota legislatif, baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Dewan Perwakilan Daerah. “Mudah-mudahan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya," kata Syarif.

    Baca juga: KPK Ingatkan Caleg Terpilih untuk Lapor LHKPN

    Kepatuhan anggota DPR menyerahkan LHKPN ke KPK kerap jadi perhatian. Untuk periode 2018 yang telah diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 25 Februari 2019, misalnya, menunjukkan tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPR hanya 7,63 persen.

    Dari 524 anggota DPR, baru 40 legislator yang menyerahkan LHKPN. Padahal tenggat penyerahan LHKPN periode 2018 hanya sampai 31 Maret 2019.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.