Mengintip Harta Kekayaan Perwira Polri Pendaftar Capim KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) usai bertemu dengan pimpinan KPK, pada Rabu, 12 Juni 2019 TEMPO/Andita Rahma

    Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) usai bertemu dengan pimpinan KPK, pada Rabu, 12 Juni 2019 TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua dari sembilan perwira Polri yang mendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) telah melaporkan harta kekayaan untuk 2019. Sementara sisanya belum melaporkan untuk tahun terakhir, alias terlambat.

    Baca: Kata KPK Soal LHKPN Calon Peserta Seleksi Capim dari Polri

    Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Perwira Tinggi penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara Inspektur Jenderal Dharma Pongkerum tercatat sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2019 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Antam memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6,64 miliar. Sementara, Dharma memiliki kekayaan sebesar Rp 9,77 miliar. Keduanya tercatat tengah mendaftar calon pimpinan KPK.

    "Pada dasarnya seluruh perwira Polri tersebut pernah melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan ada yang dilakukan pada tahun 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 hingga 2019. Namun terdapat beberapa nama yang belum atau sudah melaporkan namun terlambat melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018 lalu," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Juli 2019.

    Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Juansih dan Wakapolda Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Sri Handayani tercatat belum melaporkan LHKPN sejak 2007 lalu. Harta kekayaan mereka per-2007 tercatat Rp 1 miliar untuk Juansih dan Rp 1,41 miliar untuk Sri Handayani.

    Sedangkan, tiga lainnya belum melaporkan LHKPN sejak 2014, 2015, 2017, dan 2018. Perwira tinggi yang terakhir melapor pada 2014 adalah Karosunluhkum Divkum Polri Brigadir Jenderal Agung Makbul dengan harta kekayaan sebesar Rp993 juta.

    Disusul Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto dan Pati Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iswandi Hari. Keduanya terakhir melapor LHKPN pada 2015. Bambang diketahui memiliki harta sebesar Rp3,2 miliar, dan Iswandi Rp1,2 miliar.

    Baca: Pansel Capim KPK: Sudah 127 Pendaftar Hingga Hari Ini

    Lalu, yang terakhir melapor pada 2017 Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Inspektur Jenderal Abdul Gofur dengan harta kekayaan Rp1,1 miliar dan pada 2018 ada Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Coki Manurung Rp4,8 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.