TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, pengangkatan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak ujug-ujug tanpa persetujuan partai.

Baca: Hasto Wardoyo Buka Rahasia Kemudahan Berbisnis di Kulon Progo

"Sebagai kader PDIP, tentu yang bersangkutan berkonsultasi dengan partai ketika dicalonkan," ujar Andreas saat dihubungi Tempo pada Selasa malam, 2 Juli 2019.

Berdasarkan penilaian partai, kata Andreas, Hasto sudah layak maju ke lingkup nasional. Dia merupakan seorang dokter yang dinilai telah mampu membuktikan diri sebagai profesional dalam bidang kesehatan publik.

"Sebagai Bupati Kulon Progo yang sudah terpilih untuk dua periode, tentu pantas untuk dipromosikan menjadi kepala BKKBN yang mempunyai ruang lingkup kerja nasional," ujar Andreas.

Ketika ditanya, apakah jabatan ini ditujukan untuk menjadi tangga bagi Hasto Wardoyo ke tingkat selanjutnya, Andreas tidak menjawab.

Hasto yang semula menjabat Bupati Kulon Progo sejak 2011 dilantik oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjadi Kepala BKKBN pada Senin, 1 Juli 2019. Hasto ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi berdasarkan penilaian kepala negara. Ihwal pengangkatannya tertera dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN.

Jokowi sebelumnya mengungkapkan alasannya menunjuk Hasto karena berlatarbelakang sebagai dokter dan pernah menjadi bupati yang merupakan orang lapangan.

Dengan dua perpaduan itulah, Jokowi menilai Hasto bisa memahami permasalahan kependudukan secara detail. "Ya, itu dokter dan komunikasi publik seorang bupati kan jauh lebih baik untuk mengampanyekan keluarga berencana," kata Jokowi, Senin lalu.

Jabatan kepala BKKBN sebelumnya sempat kosong selama enam bulan sejak awal Januari 2019. Bahkan bisa dibilang lebih lama lagi, yaitu lebih dari dua tahun sejak mantan kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi alat kontrasepsi sejak November 2017.

Sejak saat itu hingga Desember 2018, BKKBN dipimpin oleh Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo. Sigit pada saat yang sama juga menjabat sebagai Kepala Dewan Jaminan Sosial Nasional saat itu dan Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK.

Baca: Jokowi Akui Angkat Bupati Kulon Progo Jadi Kepala BKKBN

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menaruh harapan besar kepada Kepala BKKBN yang memiliki latar belakang praktisi kesehatan tersebut. Nila meminta Hasto untuk berinovasi, melakukan gebrakan, dan tidak melakukan pekerjaan hanya itu-itu saja, yang selama ini dilakukan BKKBN dan tidak terasa manfaatnya.