Pansel KPK: Jenggot dan Celana Cingkrang Bukan Kriteria Penilaian

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Jumat, 28 Juni 2019 11:43 WIB

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konferensi pers setelah dipanggil Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 17 Juni 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel Capim KPK Al Araf menyatakan panitia akan menggunakan tiga indikator dalam menyeleksi calon pimpinan yang terindikasi terpapar radikalisme. Indikator yang pertama adalah bahwa si calon memiliki komitmen terhadap ideologi Pancasila.

Baca juga: Kata Pukat UGM Soal Nama-nama Panitia Seleksi KPK

"Artinya tidak ingin mengganti ideologi Pancasila, kalau ingin mengganti ideologi Pancasila dianggap kategori radikal," kata Direktur Imparsial ini ditemui di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.

Indikator kedua, kata dia, ialah si calon juga tak punya keinginan untuk membangun negara berdasarkan agama tertentu. Dan ketiga, si calon juga tidak pernah terlibat dalam organisasi tertentu.

Al Araf mengatakan untuk melihat rekam jejak itu, pansel melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Sebelumnya, pelibatan BNPT dalam seleksi calon pimpinan KPK menuai polemik. Wadah pegawai menilai pansel terkesan salah fokus, karena terlalu konsen mencari figur antiterorisme, dibandingkan figur antikorupsi.

Advertising
Advertising

Lebih jauh Wadah Pegawai menilai ada pihak yang memanfaatkan isu berkembangnya radikalisme di KPK untuk menjegal figur-figur tertentu untuk mencalonkan diri. Wadah pegawai khawatir isu ini justru membuat lolosnya sosok yang bakal menghancurkan KPK dari dalam.

Baca juga: Pansel KPK Sambangi Polri Siang Ini

Al Araf menyangkal bahwa pansel terlalu fokus pada isu radikalisme. Ia mengatakan pansel tetap berfokus pada karakter calon pimpinan yang punya integritas dan rekam jejak yang baik dalam isu antikorupsi. Karena itu, pansel juga melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sementara, pelibatan BNPT dalam seleksi kali ini dilakukan hanya karena isu radikalisme telah menjadi isu nasional. "Ini langkah preventif saja," ujar dia.

Ia pun menyangkal penampilan fisik seperti berjenggot atau memakai celana cingkrang bakal menjadi indikator pansel dalam menilai calon pimpinan. "Itu stereotyping yang enggak boleh dilakukan," kata dia.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

7 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

11 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

14 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

22 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya