Jaga Sidang Putusan MK, Polri Pastikan Tak Gunakan Peluru Tajam

Kamis, 27 Juni 2019 08:54 WIB

Petugas kepolisian memasang barikade di kawasan Patung Kuda menuju Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 26 Juni 2019. Sidang MK dengan perkara sengketa pilpres 2019 telah digelar sejak Jumat, 14 Juni 2019 dan majelis hakim konstitusi akan membacakan putusan gugatan hasil pilpres yang dilayangkan Prabowo-Sandi pada 27 Juni 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 13.747 personil gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK menjelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres hari ini. Menurut Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan, dalam apel terakhir kembali diingatkan kepada personil di lapangan tidak diperkenankan menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Baca juga: KPU Akan Tetapkan Pemenang Pilpres 3 Hari Setelah Putusan MK

"Tadi dicek provost untuk yakinkan bahwa petugas tidak membawa peluru tajam," ungkap dia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni 2019.

Menurut Harry, sampai saat ini polisi tidak mengeluarkan izin untuk menggelar unjuk rasa di Gedung MK. Ia menyampaikan bahwa kalau nanti ada massa yang berkumpul di Patung Kuda maka akan diimbau untuk kembali ke rumah masing-masing.

"Kami dari Polres Jakpus enggak keluarkan perizinan, kami punya SOP dari imbauan sampai tindakan tegas sesuai undang-undang," kata dia.

Sebelumnya, massa aksi Halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 akan kembali melanjutkan aksi pada Kamis, 27 Juni 2019 bertepatan dengan sidang MK soal putusan perkara gugatan pilpres 2019 di gedung MK.

Baca juga: KPU Ibaratkan Sidang MK seperti Nonton Sinetron Mak Lampir

"Besok siap datang lagi, siap untuk berjuang lagi," kata Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis dari mobil komando di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

1 hari lalu

Anies Nilai PKS Berada di Persimpangan Jalan usai Putusan MK

PKS belum menentukan apakah bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto atau berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

2 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya