Tito Karnavian Lantik Irjen Firli Jadi Kapolda Sumatera Selatan

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 25 Juni 2019 08:18 WIB

Brigadir Jenderal Polisi, Firli (kiri) bersama Supardi, diambil sumpah jabatan oleh ketua KPK Agus Rahardjo, dalam upacara pelantikan, di gedung KPK, Jakarta, 6 April 2018. Brigjen Pol, Firli dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK menggantikan Komjen Heru Winarko, yang telah menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional dan Supardi dilantik sebagai Direktur Penuntutan KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Firli resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan seusai dilantik oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavaian. Pelantikan itu dilaksanakan di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada hari ini, 25 Juni 2019.

Firli resmi menggantikan Inspektur Jenderal Zulkarnain yang kini mengisi posisi sebagai Kakorpolariud Baharkam Polri. Setelah membacakan surat telegram, Tito kemudian memandu sumpah jabatan kepada kedua perwira tinggi Polri tersebut

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya selalu pejabat kepolisian negara akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya,” kata Firli dan Zulkarnain bersamaan.

Rotasi jabatan itu tertuang di dalam telegram rahasia Kapolri bernomor ST/1590/VI/KEP/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Inspektur Jenderal Eko Indra Heri. Sebelumnya Inspektur Jenderal Firli menjabat sebagai Direktur Penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelantikan Firli ini, tampak hadir Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono, Irwasum Komisaris Jenderal Moechgiyarto, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Idham Azis, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, Karopenmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya