Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (tengah) menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ketiga di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu, 1 Mei 2019. Prabowo hadir bersama Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional Amien Rais dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Pertaonan Daulay tidak sepakat power sharing atau bagi-bagi kursi menteri sebagai syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto setelah Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
Dia menilai rekonsiliasi itu seharusnya bukan untuk kepentingan sektoral parpol namun kepentingan bangsa dan negara. "Dalam rekonsiliasi itu tidak harus ada power sharing, namun untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.
Dia mengatakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), memang harus dilakukan rekonsiliasi khususnya bagi partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Menurut dia, hingga saat ini PAN belum pernah ditawari ataupun menawarkan diri menduduki kursi menteri kepada Jokowi. PAN, kata Saleh, tetap konsisten menunggu hasil Putusan MK.
Saleh menjelaskan pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu hanya silaturahmi biasa, membicarakan masalah kebangsaan. "Dalam rapat harian, Pak Zulkifli katakan itu pertemuan biasa, dan tidak bicara soal jabatan. Justru Pak Zulkifli memberikan saran agar situasi tetap kondusif," katanya.
