Gerindra dan Prabowo Belum Putuskan Oposisi atau Koalisi Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha

    Warga bertopeng Capres Cawapres, Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan aksi pesan damai di Solo, Jawa Tengah, Ahad, 21 April 2019. Aksi tersebut mengajak masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi dan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Sodik Mudjahid, mengatakan Prabowo Subianto dan partai belum memutuskan apakah akan bertahan sebagai oposisi atau bergabung dalam jajaran partai koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Sodik saat ini pembahasan itu masih dalam proses.

    Baca: Kata BPN Soal Pertemuan Prabowo dan Budi Gunawan

    “Sepanjang yang saya tahu belum ada keputusan masih ada proses. Kalau mau mempercepat keputusan silakan langsung (bertanya) ke pimpinan kami,” kata Wakil Ketua Komisi VIII ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 24 Juni 2019.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan peluang Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi terbuka lebar. Bahkan ia mengatakan Gerindra berada di urutan pertama untuk diajak bergabung dengan koalisi dibanding Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

    “Gerindra partai gentleman, bukan partai resistan. Kalau ada tawaran menteri untuk Gerindra, itu hal yang wajar,” ujar Arsul dikutip dari Majalah Tempo edisi 24 Juni - 29 Juni 2019.

    Sodik mengaku menghargai sikap tersebut. Ia pun menilai pertimbangan tersebut sangat logis, karena seperti yang dikatakan Arsul, partainya ia sebut sangat konsisten.

    Selain wacana bergabungnya Gerindra ke koalisi Jokowi, dalam rangka rekonsiliasi pasca Pilpres ini, diketahui juga ada tawaran-tawaran dari kubu Jokowi untuk Gerindra. Salah satunya adalah skema tawaran ‘212’ yakni dua menteri, satu wakil ketua MPR, dan dua Dewan Pertimbangan Presiden.

    Terkait hal ini, Sodik kembali bungkam dan mempersilakan wartawan untuk bertanya langsung kepada pimpinan partai. Ia hanya menekankan, bila ada pertimbangan atas tawaran itu, pasti sifatnya fundamental, bukan kepentingan jangka pendek.

    Baca: Wakil Ketua TKN Tak Tahu Kabar Pertemuan Prabowo dan Kepala BIN

    “Yang jelas bahwa kami bukan hanya berpikir soal jangka pendek, soal tawaran itu ya. Tapi yang bersifat fundamen. Tapi sekali lagi itu silakan ditanyakan langsung kepada pimpinan kami,” ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.