Puji Saksi Ahli KPU Berlebihan, Tim Hukum Jokowi Ditegur Hakim MK

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Kamis, 20 Juni 2019 16:08 WIB

Saksi ahli dari pihak termohon Marsudi Wahyu Kisworo memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim hukum Jokowi - Ma'ruf, Luhut Pangaribuan, memuji-muji Profesor IT Marsudi Wahyu Kisworo dalam sidang sengketa pilpres di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2019. Ini dilakukan Luhut sebelum bertanya kepada Marsudi selaku saksi ahli KPU.

Baca: Saksi Ahli KPU Bilang Tidak Ada Gunanya Merekayasa Situng

Awalnya, Luhut mengeksplorasi rekam jejak pendidikan dan pengalaman Marsudi. Kemudian, Marsudi pun menjelaskan bahwa dirinya menamatkan S1 di departemen elektro ITB jurusan pengaturan komputer. Kemudian, dia melanjutkan S2 di Australia tahun 1989 di bidang komputer dan melanjutkan S3 di bidang yang sama di The University of Western Australia.

Usai lulus kuliah S3, dia lantas mengajar dan meneliti di bidang Ilmu Komputer, sampai mendapat gelar profesor utama. "Maka di belakang nama saya ada tambahan gelar, IPU. Singkatannya Insinyur Profesional Utama," ujar Marsudi panjang lebar menjelaskan capaiannya di bidang IT.

"Oh itu setara dengan guru besar di perguruan tinggi, ya? tanya Luhut kembali.

Advertising
Advertising

"Iya," ujar Marsudi.

"Jadi sudah paling tinggi melebihi segalanya itu, ya?" timpal Luhut kembali.

"Iya, profesor dan profesional. Udah profesor, profesional lagi," ujar Marsudi sambil tertawa.

Mendengar dialog saling puji tak berkesudahan. Hakim MK Saldi Isra pun menegur kedua pihak ini. "Apa yang mau dicari sebenarnya? Cepatlah itu. Terangkan sudah itu. Pertanyaannya apa?" ujar Saldi Isra.

Baca: Dicecar Tim Hukum Prabowo, Saksi Ahli KPU Berkelakar di Sidang MK

"Yang Mulia, ini perlu karena kayak ada yang meragukan, supaya digarisbawahi orang ini okelah. Begitu," ujar Luhut setengah berkelakar.

Tonton juga: Mahfud MD Sebut Kesaksian Keponakannya Mentah

Berita terkait

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

7 menit lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

8 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

20 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

22 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

23 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

23 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

1 hari lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya