Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Larang Kader Bicara KLB

Minggu, 16 Juni 2019 12:16 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin (kiri) dan Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kanan) bersiap memulai rapat darurat di DPP Demokrat, Jakarta, 3 Januari 2018. Rapat ini digelar lima hari menjelang penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah pada 8 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, melarang seluruh kader membicarakan lebih jauh terkait wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang sebelumnya dilontarkan sejumlah politikus senior partainya. Ia menyatakan tidak segan untuk memanggil siapa saja untuk diperiksa yang dianggap melanggar aturan partai.

Baca: Tolak KLB, Demokrat NTB: Sama Saja Makar di Dalam Partai

"Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Dewan Kehormatan agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," kata Amir dalam keterangan tertulis yang Tempo terima, Ahad, 16 Juni 2019.

Dewan Kehormatan, kata dia, juga akan memanggil pihak-pihak yang dianggap memicu konflik di internal partai. "Akan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," ucapnya.

Amir berujar, seluruh kader juga dilarang melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait konflik internal. Termasuk konferensi pers mewakili partai di semua tingkatan.

Sebelumnya, sejumlah politikus senior Partai Demokrat yang kecewa dengan perolehan suara partai di Pemilihan Umum 2019 yang anjlok menjadi 7,7 persen meminta Dewan Pimpinan Pusat segera menggelar KLB. Dikomandoi oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, para senior ini juga mendeklarasikan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa selambatnya pada 9 September 2019," kata Max, Kamis, 14 Juni 2019.

Baca: Ferdinand Sampaikan Pesan SBY Terkait Isu KLB Demokrat

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menuturkan bahwa KLB itu hanya sebatas wacana. Ia mengklaim seluruh kader Demokrat di setiap daerah tidak setuju lantaran tidak ada sesuatu yang mendesak sehingga harus ada KLB. "Karena tidak ada sesuatu yang menyalahi dari AD/ART. Jadi saya pikir ini adalah hal-hal yang bisa diatasi," kata Sjarif saat dihubungi.

Berita terkait

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

12 jam lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

17 jam lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

18 jam lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

2 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

3 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

3 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

6 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya