PDIP: Koalisi Bersama Demokrat Sudah Sering Dilakukan

Minggu, 9 Juni 2019 11:38 WIB

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan wartawan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sektaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa keputusan koalisi dan kebijakan politik melibatkan seluruh elemen terutama dengan partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Sebagai partai nasionalis, PDIP ingin menggandeng seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

Baca: PDIP Bicara Hubungan Megawati dan SBY Selama Ini

"Tetapi mengenai cara dan kerja sama politik terkait dengan kabinet, keputusan final ada di presiden terpilih selaku pemegang hak preogratif untuk menyusun kabinet," ujar Basarah di Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2019.

Ia mengatakan PDIP menyerahkan keputusan mengenai koalisi kepada presiden terpilih yang akan ditetapkan pada 20 Oktober tahun ini. Untuk koalisi dengan partai Demokrat, kata Basarah, selama ini PDIP sudah sering bekerja sama dengan Partai besutan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY itu .

"Banyak teman-teman saja yang tidak tahu bahwa di kerja sama pemilu gubernur, pemilu wali kota dan bupati kita sudah banyak bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam mengusung pasangan calon Kepala daerah," katanya.

Basarah menyebutkan bekerja sama dengan Demokrat sebenarnya bukan hal baru bagi partai berlambang banteng ini.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan sampai saat ini partai berlambang mercy itu belum pernah melakukan pembicaraan secara resmi akan berkoalisi dengan oposisi atau bergabung ke pemerintahan.

Demokrat, menurut Ferdinand, lebih dulu fokus menyelesaikan kewajiban sosial keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono atas meninggalnya Ani Yudhoyono. “Partai Demokrat saat ini fokus kepada menyelesaikan kewajiban sosial keluarga besar SBY atas berpulangnya Ibu Ani,” tutur Ferdinand saat dihubungi, Sabtu, 8 Juni 2019.

Baru setelah menyelesaikan kewajiban sosialnya pada Ani, kata Ferdinand, Partai Demokrat akan kembali melanjutkan percaturan politiknya. Saat itu tiba, ia memastikan akan ada perkembangan yang akan mereka sampaikan.

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebelumnya menyambut positif kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi partai pendukung pemerintah. Mereka menilai langkah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menghadiri open house Presiden Jokowi dan berkunjung ke kediaman Megawati merupakan gesture politik yang baik.

Baca: Soal Peluang Demokrat ke Kubu Jokowi, PDIP: Megawati Tidak Dendam

Advertising
Advertising

"Tentu ini akan semakin menyejukkan suasana politik yang agak memanas akhir-akhir ini," kata Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ahmad Rofiq ketika dihubungi Tempo, Kamis, 6 Juni 2019.

Berita terkait

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

25 menit lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

13 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

14 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

14 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

14 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

15 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

16 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

17 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

17 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

17 jam lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya