TEMPO.CO, Samarinda - Organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi membuka peluang untuk menjadi partai politik. “Peluang menjadi partai itu terbuka, tapi sekarang fokus dulu mengembangkan ide dan melihat respon masyarakat,” kata Pendiri Garbi, Anis Matta, di Samarinda pada Sabtu, 25 Mei 2019.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Garbi Adalah Sebuah Protes Atas Kezaliman

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, potensi Garbi berkembang pesat terbuka lebar. Apalagi Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menjadi dewan pembina organisasi ini.

Ia berharap, ide-ide Garbi dapat terlaksana di era Hadi Mulyadi, salah satu tokoh PKS di Kalimantan Timur. Bersama Isran Noor, Hadi Mulyadi diusung partai Gerindra, PAN, dan PKS saat mencalonkan diri mejadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Saat ditanya awak media, Hadi bersyukur dengan apresiasi masyarakat Kaltim terhadap Garbi. Hadi mengatakan lebih memilih Garbi dengan alasan organisasi ini plural dan nasionalis. Terkait hubungan dengan PKS, Hadi menegaskan siap menerima konsekuensi dengan jabatan yang ia jalankan di Garbi.

“Saya diusung PKS, transaksi saya dengan PKS selesai. Saya bagian dari pendiri PKS, semua hak dan kewajiban saya dengan PKS semua sudah saya jalankan,” kata Hadi.

Saat ini, Hadi masih menjabat sebagai Dewan Syuro PKS Kalimantan Timur. Jika memang akan dicopot dari jabatannya di PKS, seperti sejumlah kader yang masuk ke Garbi, Hadi mengaku siap. Bagi Hadi, hak PKS untuk menilai langkahnya.

Bahkan, Hadi sangat mendukung Garbi menjadi partai, dengan catatan sejumlah syarat dapat terpenuhi. “Ini adalah Ormas, menggalang massa untuk bisa bekerja lebih baik,” kata Hadi.

Terkait politik nasional, Garbi belum ingin mengambil sikap, apakah mendukung pemerintahan Joko Widodo atau menjadi oposisi. Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia perlu rencana jangka panjang, bukan hanya kampanye lima tahunan.

Baca: Fadli Zon: Mungkin Akan Dukung Garbi

“Saat ini, Indonesia hanya fokus persoalan hari ini, hanya lima tahunan, sedangkan dulu kita punya GBHN (Garis Besar Haluan Negara),” kata Anis. “Saya ingin mengembangkan entitas baru Indonesia seperti yang pernah dilakukan Soekarno dan Soeharto.”