Rusuh Usai Aksi di Bawaslu, Polisi Desak Massa Demo 22 Mei Bubar

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 22 Mei 2019 04:33 WIB

Seorang peserta aksi dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat berswafoto dengan polisi setelah berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Kerumunan massa mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 20.30 WIB setelah salat Tarawih berjamaah di depan kantor Bawaslu. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan polisi dari satuan Brimob meminta massa yang bentrok sejak pukul 22.30 WIB Senin 21 Mei 2019 kemarin di kawasan depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, untuk bubar dan melaksanakan sahur.

“Sudah adik-adik. Pulang ke rumah, sebentar lagi waktu sahur,” ujar salah seorang anggota Brimob melalui pengeras suara, Selasa 22 Mei 2019 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

Baca juga : Massa Demo 22 Mei Sulut Mercon: Balas Tembakan Gas Air Mata Polisi

Aparat Brimob dan massa masih saling balas menembakkan gas air mata dibalas mercon dan kembang api. Saling tembak ini berjalan kurang lebih satu jam.

Bentrokan massa dengan polisi ini dimulai sejak pukul 22.30 WIB Senin 21 Mei 2019. Bentrokan terjadi berawal dari massa Aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat atau Aksi 22 Mei yang berdemo di depan Kantor Bawaslu merusak pagar kawat duri.

Mulai pukul 23.00 WIB, massa yang sempat bentrok dengan polisi saat berdemo di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, mundur ke Jalan Wahid Hasyim. Di sana massa bertahan, meski diminta bubar oleh polisi.

Tonton juga: 6 Jam Bentrok dengan Polisi, Massa Aksi 22 Mei Bubar dari Bawaslu

Negosiasi beberapa kali dilakukan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan dengan delegasi massa Fadli Alayidrus. Fadli meminta agar teman-temannya yang sempat diamankan oleh polisi. “Ya akan kami bebaskan,” ujar Harry.

Namun setelah dibebaskan massa tak kunjung bubar. Mereka beberapa kali terlibat dalam negosiasi yang sama. Namun negosiasi tak berbuah hasil, dan aksi kejar-kejara berulang terjadi.

“Anda tidak bubar-bubar. Tadi satu dilepas tapi tidak juga bubar,” kata salah seorang anggota polisi yang bernegosiasi.

Baca juga :
Cerita Pemuda Ponorogo Nekad ke Demo 22 Mei Meski Dicegat Polisi

Tak berbuah hasil, puluhan anggota Brimob pun melayangkan dua kali peringatan ke massa di Jalan Wahid Hasyim, yang tak jauh dari Bawaslu untuk bubar. Namun massa tak mengindahkan peringatan ini. Pasukan Brimob pun merangsek maju, dan menembakan gas air mata.

Advertising
Advertising

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

8 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya